Kurang Biaya, Rini Belum Putuskan Pendanaan LRT Jakarta
Rabu, 08 Februari 2017 - 13:00 WIB
Kurang Biaya, Rini Belum Putuskan Pendanaan LRT Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno hingga saat ini masih belum memutuskan mengenai skema pendanaan proyek pembangunan kereta ringan (light rail train/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.
Saat ini, proyek tersebut masih terkendala lantaran pengembang kekurangan biaya. Dia mengatakan, pemerintah tengah melihat beberapa opsi pembiayaan untuk proyek tersebut, di antaranya dengan penjaminan pemerintah ataupun memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kita sedang melihat karena kita akan package memanfaatkan penjaminan pemerintah, atau sebagian bisa mendapatkan dukungan APBN," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Menurutnya, jika memang APBN akan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek ini maka kemungkinan besar hanya untuk pembiayaan public service obligation (PSO). "Tapi mungkin PSO-nya (dari APBN). Yang pasti kita akan selesaikan tepat waktu," imbuh dia.
Mantan Bos Astra ini menambahkan, opsi pembiayaan juga akan dimungkinkan berasal dari sukuk yang akan diterbitkan BUMN. Rencananya, beberapa perusahaan pelat merah akan menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek tersebut.
"Termasuk sukuk. Jadi, BUMN yang akan keluarkan dan instrumennya kita harapkan jaminan pemerintah sehingga bunganya lebih rendah. Nanti kita selesaikan dua hari lagi," tandasnya.
Sekadar informasi, proyek LRT di Jakarta saat ini terkendala masalah pembiayaan. Salah satunya, pengembang yakni Jakpro yang kekurangna dana Rp2 triliun.
Dari total pembiayaan Rp6,1 triliun yang merupakan bagian Jakpro, Rp5,2 triliun dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT dan sisanya untuk renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur.
Saat ini, proyek tersebut masih terkendala lantaran pengembang kekurangan biaya. Dia mengatakan, pemerintah tengah melihat beberapa opsi pembiayaan untuk proyek tersebut, di antaranya dengan penjaminan pemerintah ataupun memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kita sedang melihat karena kita akan package memanfaatkan penjaminan pemerintah, atau sebagian bisa mendapatkan dukungan APBN," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Menurutnya, jika memang APBN akan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek ini maka kemungkinan besar hanya untuk pembiayaan public service obligation (PSO). "Tapi mungkin PSO-nya (dari APBN). Yang pasti kita akan selesaikan tepat waktu," imbuh dia.
Mantan Bos Astra ini menambahkan, opsi pembiayaan juga akan dimungkinkan berasal dari sukuk yang akan diterbitkan BUMN. Rencananya, beberapa perusahaan pelat merah akan menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek tersebut.
"Termasuk sukuk. Jadi, BUMN yang akan keluarkan dan instrumennya kita harapkan jaminan pemerintah sehingga bunganya lebih rendah. Nanti kita selesaikan dua hari lagi," tandasnya.
Sekadar informasi, proyek LRT di Jakarta saat ini terkendala masalah pembiayaan. Salah satunya, pengembang yakni Jakpro yang kekurangna dana Rp2 triliun.
Dari total pembiayaan Rp6,1 triliun yang merupakan bagian Jakpro, Rp5,2 triliun dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT dan sisanya untuk renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur.
(izz)
Lihat Juga :
