Pilkada 2017 Tak Mampu Dongkrak Ekonomi

JAKARTA - Institute Development of Economic and Finance (Indef) mengemukakan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini tidak banyak membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena desain kampanye berubah dari bersifat terbuka menjadi tertutup.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan, pada saat kampanye bersifat terbuka maka banyak pengusaha kecil yang terdampak melalui belanja kampanye. Misalnya, melalui pemintaan atribut kampanye seperti spanduk, kaos, bendera dan lain-lain.

"Biasanya kalau ada Pilkada pengeluaran dari parpol (partai politik) itu dampak ke ekonomi seperti untuk buat kaos, atribut kampanye lain. Ini otomatis membuka lapangan kerja, dan ujungnya meningkatkan daya beli masyarakat," katanya di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Menurutnya, pada penyelenggaraan Pilkada kali ini belanja kampanye lebih banyak mengarah pada lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) seperti lembaga survei atau konsultan politik‎. Sehingga, masyarakat kecil pun kurang merasakan efeknya.

"Belanja untuk mobilisasi masa itu cukup signifikan, tapi itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan. Itu yang dapat aliran dana Pilkada," imbuh dia.

Selain itu, sambung Enny, momen Pilkada kali ini juga membawa dampak negatif kepada iklim investasi di Tanah Air. Pasalnya, investor merasa khawatir dengan demo-demo yang terjadi belakangan.‎

"Pilkada ini malah orang lebih dikhawatirkan, takut ada kerusuhan. Ini kan malah mengerem investasi," terang Enny.