Tekan Kesenjangan, Pemerintah Akan Bagikan Lahan Tidak Produktif

JAKARTA - Untuk menekan rasio kesenjangan yang semakin lebar, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, yang menyangkut tiga hal. Yaitu reforma agraria dan redistribusi aset, pemberian akses permodalan, serta vocasional training.

“Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat dalam bentuk konsesi-konsesi kecil kepada rakyat, kepada koperasi, kepada tanah-tanah adat, sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik, dan menjadi sebuah property right bagi rakyat dalam rangka bisa mengakses ke akses-akses permodalan,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pengukuhan DPP Partai Hanura, dalam keterangan resmi di laman Sekretaris Kabinet, Rabu (22/2/2017).

Selanjutnya, pada tahapan kedua, menurut Jokowi, setelah redistribusi aset dan reforma agraria, pemerintah akan masuk pada akses permodalan.

“Dan yang ketiga, nantinya akan kita garap habis adalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu vocasional training, training-training kejuruan dan sekolah kejuruan,” ungkap Presiden.

Jokowi optimistis, bila konsisten melakukan ini, maka Indonesia pada tahun 2045 atau usia ke-100 akan menjadi lima besar ekonomi di dunia. Penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta jiwa dengan PDB (product domestic bruto) mencapai USD9,1 triliun atau 10 kali lipat dari sekarang.

“Pada saat itulah, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini, Indonesia akan memasuki abad emas. Kita akan masuk lima negara ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita kurang lebih USD29 ribu. Tetapi, dengan catatan, kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen,” ujar Jokowi.