Jokowi Klaim Voucher Pangan lewat ATM Cegah Korupsi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah skema bantuan pangan dari sebelumnya beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (ranstra) menjadi voucher pangan, berupa kartu ATM‎ yang telah berisi sejumlah uang. Perubahan skema tersebut dimaksudkan agar dana-dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin tidak dikorupsi.

Dia berharap, dengan bantuan pangan ini maka akan terjadi pemerataan ekonomi di Tanah Air. Dengan kartu ATM, maka pemberian bantuan akan lebih mudah dan sulit untuk diselewengkan.

"‎Karena pakai sistem perbankan. Dulu bisa saja bantuan 10 kg diberi 5 kg. Atau bantuan PKH karena diberikan uang cash, harusnya Rp1.890.000 tapi tidak diberikan sebesar itu. Semua diberikan lewat perbankan supaya tidak dikorupsi," katanya di GOR Popki, Cibubur, Kamis (23/2/2017).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar penerima bantuan dapat memanfaatkannya sebagik mungkin. Untuk program keluarga sejahtera (PKH), sambung dia, harus digunakan untuk perbaikan nutrisi keluarga.

"Saya titip uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH dipakai untuk apa saja, sudah tau semuanya? Untuk gizi anak. Benar? Untuk pendidikan anak, betul?," imbuh dia.

Jokowi menegaskan, uang yang ada di ATM tersebut dilarang untuk dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika ketahuan, maka pemerintah tak segan-segan akan mencabutnya.

"Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok, jangan diminta suami untuk beli pulsa. Tidak boleh. Begitu kita tahu ada yang dipakai untuk beli pulsa dan rokok, cabut," tandasnya.