Pilihan Freeport Hanya Dua, Divestasi atau Angkat Kaki dari RI
Jum'at, 10 Maret 2017 - 17:34 WIB
Pilihan Freeport Hanya Dua, Divestasi atau Angkat Kaki dari RI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan, pilihan pemerintah ke PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya ada dua. Pertama, melakukan pengurangan (divestasi) sebagian saham, kedua angkat kaki dari Indonesia.
Masinton mengatakan, enggak ada dampak signifikan dari Freeport untuk Papua dan Indonesia. Baginya, ini jadi momentum praktik nawacita dan pemerintah boleh beda politik, tapi kalau dari kepentingan nasional harus satu bahasa.
"Divestasi 51% atau usir Freeport. Itu saja opsinya. Itu saja bahasanya. Kami 51% dan Anda bangun smelter atau tidak, ya silakan. Anda mau pecat ya silakan, yang dirumahkan bisa kita bayar tapi Freeport kabur. Harusnya begitu. Jadi, mau apapun yang disampaikan itu kamuflase semua dan fatamorgana," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/3/2017).
Jadi, lanjut Masinton, klausul perjanjian semuanya dilanggar Freeport. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkannya harus bilang Indonesia di dadaku.
"Hanya tinggal kita tunggu yang bernegosiasi tadi. Bisnis itu harus dibangun dalam rangka ambil untung. Freeport sudah 50 tahun. Jadi, yang bernegosiasi itu harus orang waras. Ini momentum menegakkan nasionalisme kita," kata dia.
KPK, kata Masinton, jangan hanya melansir data korupsi Freeport. Sekarang tidak ada lagi kompromi karena 50 tahun Freeport telah menista bangsa Indonesia.
"Menindas suku yang berada pada lokasi di sekitar Freeport. Freeport ini sebenarnya adalah negara dalam negara," ujarnya.
Dia menambahkan, pada 2015, DPR punya inisiatif untuk membuat angket Pansus Freeport. Sehingga, renegosiasi harus diawasi secara betul. Jangan sampai, ada oknum yang memanfatkan ini untuk kepentingan diri sendiri. "Ini haus kita kawal betul. Jangan kepentingan benda kita dikalahkan," ucap Masinton.
Masinton mengatakan, enggak ada dampak signifikan dari Freeport untuk Papua dan Indonesia. Baginya, ini jadi momentum praktik nawacita dan pemerintah boleh beda politik, tapi kalau dari kepentingan nasional harus satu bahasa.
"Divestasi 51% atau usir Freeport. Itu saja opsinya. Itu saja bahasanya. Kami 51% dan Anda bangun smelter atau tidak, ya silakan. Anda mau pecat ya silakan, yang dirumahkan bisa kita bayar tapi Freeport kabur. Harusnya begitu. Jadi, mau apapun yang disampaikan itu kamuflase semua dan fatamorgana," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/3/2017).
Jadi, lanjut Masinton, klausul perjanjian semuanya dilanggar Freeport. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkannya harus bilang Indonesia di dadaku.
"Hanya tinggal kita tunggu yang bernegosiasi tadi. Bisnis itu harus dibangun dalam rangka ambil untung. Freeport sudah 50 tahun. Jadi, yang bernegosiasi itu harus orang waras. Ini momentum menegakkan nasionalisme kita," kata dia.
KPK, kata Masinton, jangan hanya melansir data korupsi Freeport. Sekarang tidak ada lagi kompromi karena 50 tahun Freeport telah menista bangsa Indonesia.
"Menindas suku yang berada pada lokasi di sekitar Freeport. Freeport ini sebenarnya adalah negara dalam negara," ujarnya.
Dia menambahkan, pada 2015, DPR punya inisiatif untuk membuat angket Pansus Freeport. Sehingga, renegosiasi harus diawasi secara betul. Jangan sampai, ada oknum yang memanfatkan ini untuk kepentingan diri sendiri. "Ini haus kita kawal betul. Jangan kepentingan benda kita dikalahkan," ucap Masinton.
(izz)
Lihat Juga :
