World Bank Kucuri Indonesia USD100 Juta untuk Infrastruktur
Selasa, 14 Maret 2017 - 11:18 WIB
World Bank Kucuri Indonesia USD100 Juta untuk Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pendanaan sebesar USD100 juta untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) menambah investasi infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di seluruh Indonesia.
PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah badan usaha milik negara yang mendanai infrastruktur, akan menerima dana tersebut untuk mendukung Regional Infrastucture Development Fund (RIDF). RIDF akan menjadi tambahan akses kredit bagi Pemda untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi.
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) memberikan tambahan dana sebesar USD100 juta.
Saat ini, pemerintah daerah di Indonesia menghadapii hambatan pendanaan bagi proyek infrastruktur skala besar, karena anggaran mereka, yaitu APBD, kerap hanya bisa diserap untuk mendanai proyek-proyek yang bisa selesai dalam satu tahun.
Salah satu pendanaan ini untuk memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang sangat penting untuk mencapai pertumbuhann inklusif Indonesia, khususnya wilayah tertinggal.
"Pendanaan ini salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan, sehingga masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Senior Urban Economist Bank Dunia Marcus Lee mengungkapkan, pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupatan bisa mengusulkan pendanaan untuk fasilitas penyediaan air dan sanitasi, termasuk sistem saluran air, infrastruktur lingkungan hidup.
Termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase, perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh, infrastruktur transportasi dan logistik, serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar tradisional.
"Saat ini, instrumen keuangan yang tersedia di Indonesia untuk investasi infrastruktur tingkat lokal masih terbatas. Regional Infrastructure Development Fund akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya di kawasan perkotaan," ujar dia.
Melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN), Bank Dunia juga akan memberikan hibah sebesar USD3 juta untuk mendukung Pemda menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang diusulkan. Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs, atau SECO, telah memberikan kontribusi pertama bagi IDSUN.
Seperti diketahui, ini pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia. Bulan lalu, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD125 juta untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia.
Pada Juli 2016, Bank Dunia menambah pendanaan sebesar USD216,5 juta untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, yang bertujuan meningkatkan infrasturktur di kawasan kumuh.
PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah badan usaha milik negara yang mendanai infrastruktur, akan menerima dana tersebut untuk mendukung Regional Infrastucture Development Fund (RIDF). RIDF akan menjadi tambahan akses kredit bagi Pemda untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi.
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) memberikan tambahan dana sebesar USD100 juta.
Saat ini, pemerintah daerah di Indonesia menghadapii hambatan pendanaan bagi proyek infrastruktur skala besar, karena anggaran mereka, yaitu APBD, kerap hanya bisa diserap untuk mendanai proyek-proyek yang bisa selesai dalam satu tahun.
Salah satu pendanaan ini untuk memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang sangat penting untuk mencapai pertumbuhann inklusif Indonesia, khususnya wilayah tertinggal.
"Pendanaan ini salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan, sehingga masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Senior Urban Economist Bank Dunia Marcus Lee mengungkapkan, pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupatan bisa mengusulkan pendanaan untuk fasilitas penyediaan air dan sanitasi, termasuk sistem saluran air, infrastruktur lingkungan hidup.
Termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase, perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh, infrastruktur transportasi dan logistik, serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar tradisional.
"Saat ini, instrumen keuangan yang tersedia di Indonesia untuk investasi infrastruktur tingkat lokal masih terbatas. Regional Infrastructure Development Fund akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya di kawasan perkotaan," ujar dia.
Melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN), Bank Dunia juga akan memberikan hibah sebesar USD3 juta untuk mendukung Pemda menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang diusulkan. Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs, atau SECO, telah memberikan kontribusi pertama bagi IDSUN.
Seperti diketahui, ini pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia. Bulan lalu, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD125 juta untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia.
Pada Juli 2016, Bank Dunia menambah pendanaan sebesar USD216,5 juta untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, yang bertujuan meningkatkan infrasturktur di kawasan kumuh.
(izz)
