Sri Mulyani: Harus Ada Kebijakan untuk Masyarakat Bawah di Perumahan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 820.000 sampai 1 juta rumah per tahunnya. Jumlah ini berdasarkan pemetaan daya beli masyarakat dalam hal perumahan, mengingat kebutuhan papan saat ini menjadi hal penting untuk masyarakat.

Ani, begitu dia biasa disapa mengungkapkan, angka kebutuhan perumahan tersebut hanya mampu dipenuhi oleh kurang lebih 80% masyarakat, baik mereka yang bisa membiayai sendiri, maupun yang melalui intervensi pemerintah.

"Masyarakat kita, 40 persen yakni masyarakat teratas itu bisa mampu beli tanpa intervensi pemerintah. Tapi kalau kita punya populasi 100 persen, yang mampu beli rumah melalui pendapatan mereka sendiri, hanya 40 persen. 40 persen sisanya, mereka mampu beli tapi butuh subsidi," kata Ani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Sedangkan untuk 20% yang masyarakat tingkat bawah, lanjutnya, mereka bahkan tidak mampu membeli tanpa ada bantuan yang sangat substansial dari pemerintah. Karena mereka tidak memiliki biaya dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

"20 persen masyarakat kita ekonominya ada di tingkat bawah. Itulah mengapa, perlu peran total dari pemerintah untuk subsidi tempat tinggal mereka," katanya.

Ani menjelaskan, bukan tidak mungkin akan ada kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah dalam hal perumahan. Selama ini, dukungan pemerintah di sektor perumahan, dinilai sudah maksimal dengan program sejuta rumah. Namun masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampaknya.

"Kita akan maksimalkan, di sini kebijakan pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk mereka agar hidup lebih baik," pungkasnya.