BI Buka Peluang Bank Swasta Salurkan Bansos
BI Buka Peluang Bank Swasta Salurkan Bansos
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan swasta untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) lewat kartu keluarga sejahtera (KKS). Saat ini, kartu bansos baru bisa disalurkan oleh himpunan bank negara (Himbara) dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, untuk mewujudkan hal hal itu maka perbankan perlu membangun sistem interkoneksi dan interoperasi antar semua bank. Sistem tersebut akan segera diimplementasikan lewat program National Payment Gateway (NPG) yang segera diluncurkan oleh BI.
"Apa akan menjangkau bank lain, tentu. Tapi BI musti meyakinkan bahwa sistem ini sudah stabil dan kita tidak ingin ada bentuk risiko pengelolaan, baik kesiapan bank di luar Himbara untuk bergabung ataupun kerentanan daripada sistem karena sekarang banyak risiko cyber crime," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Menurutnya, dengan adanya sistem ini maka transaksi di mesin ATM atau Electronic Data Capture (EDC) antar bank akan lebih mudah, murah, dan efisien. Saat ini, sistem tersebut baru disiapkan oleh empat bank negara tersebut.
"Tapi di saat bersamaan, kita di Indonesia sudah persiapan untuk sistem pembayaran melalui ATM misalnya, yang sebelumnya dilaksanakan oleh tiga atau empat perusahaan switching, itu sudah terjadi kesepakatan bahwa ini nanti akan terkoneksi dalam bentuk interoperated dan interconnected," imbuh dia.
Agus menambahkan, sistem tersebut juga akan mempermudah masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak perlu memiliki banyak kartu untuk bertransaksi di bank. Selain bank swasta, BI juga mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menerapkan sistem interkoneksi dan interoperasi tersebut.
"Jadi sistem yang dibangun kita juga mengikuti terus, bahwa terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya menyaksikan yang kita lihat sistem yang berjalan itu lebih baik dari yang kita perkirakan, dan ini di sistem pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) itu sudah dibicarakan bukan hanya dengan bank tapi juga Bulog dan itu sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, untuk mewujudkan hal hal itu maka perbankan perlu membangun sistem interkoneksi dan interoperasi antar semua bank. Sistem tersebut akan segera diimplementasikan lewat program National Payment Gateway (NPG) yang segera diluncurkan oleh BI.
"Apa akan menjangkau bank lain, tentu. Tapi BI musti meyakinkan bahwa sistem ini sudah stabil dan kita tidak ingin ada bentuk risiko pengelolaan, baik kesiapan bank di luar Himbara untuk bergabung ataupun kerentanan daripada sistem karena sekarang banyak risiko cyber crime," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Menurutnya, dengan adanya sistem ini maka transaksi di mesin ATM atau Electronic Data Capture (EDC) antar bank akan lebih mudah, murah, dan efisien. Saat ini, sistem tersebut baru disiapkan oleh empat bank negara tersebut.
"Tapi di saat bersamaan, kita di Indonesia sudah persiapan untuk sistem pembayaran melalui ATM misalnya, yang sebelumnya dilaksanakan oleh tiga atau empat perusahaan switching, itu sudah terjadi kesepakatan bahwa ini nanti akan terkoneksi dalam bentuk interoperated dan interconnected," imbuh dia.
Agus menambahkan, sistem tersebut juga akan mempermudah masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak perlu memiliki banyak kartu untuk bertransaksi di bank. Selain bank swasta, BI juga mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menerapkan sistem interkoneksi dan interoperasi tersebut.
"Jadi sistem yang dibangun kita juga mengikuti terus, bahwa terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya menyaksikan yang kita lihat sistem yang berjalan itu lebih baik dari yang kita perkirakan, dan ini di sistem pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) itu sudah dibicarakan bukan hanya dengan bank tapi juga Bulog dan itu sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.
(akr)
Explore More