Siap Produksi, Semen Rembang Dapat Dukungan dari DPR
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR mendukung langkah PT Semen Indonesia Tbk di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah yang menyatakan kesiapannya segera melakukan operasional produksi komersial.
Menurut anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, mulainya tahapan Semen Rembang untuk beroperasi produksi komersial merupakan bagian dari haknya sebagai industri milik negara.
"Itu haknya Semen Rembang sebagai sebuah perusahaan milik nasional. Itu juga dilakukan karena adanya investasi yang telah besar dikucurkan," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (16/4/2017).
Belum lama ini, pihak Semen Rembang menyatakan siap untuk memulai beroperasi produksi komersial. Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengungkapkan, produksi komersial akan berlangsung sebelum berakhirnya semester pertama tahun ini.
Kendati demikian, Semen Rembang tetap menghormati dan mendukung dilakukannya validasi penelitian oleh tim KLHS Pegunungan Kendeng guna memastikan daya tampung alam CAT Watuputih sebagai areal penambangan.
Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat yang digelar di Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu antara Menteri LHK, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Kepala KSP, Badan Geologi ESDM dan Direktur Utama PT Semen Indonesia.
Terkait segeranya Semen Rembang beroperasi dan produksi komersial, bahan baku bisa diupayakan diperoleh dari wilayah lain jika sementara hingga kini lokasi areal penambangan masih menjadi polemik.
"Kan izin lingkungannya sudah ada. Soal penambangannya bisa dari lokasi lain, entah dari Tuban atau sekitarnya," imbuh dia.
Pihaknya menganggap pentingnya Semen Rembang beroperasi sebab akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Joko Widodo.
Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya, ucap Bowo adalah manfaat ekonomi yang dihasilkan dari beroperasinya Semen Rembang untuk masyarakat dan daerah.
Menurutnya, ini mendukung investasi besar. Semen Rembang tentu juga menambah PAD. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat, khususnya warga lokal, sehingga mengurangi pengangguran.
Sedangkan anggota Komisi VI DPR lainnya, Abdul Wachid menyebutkan, Semen Rembang tetap dapat beroperasi dan produksi komersial biarpun mengalami penolakan dari segelintir orang.
"Yang dipermasalahkan itu kan penambangannya, bukan pabriknya. Jadi, bisa saja Semen Rembang mencari bahan baku dari Tuban untuk menunjang produksinya," kata Wachid.
Dia juga beranggapan adalah sikap yang Semen Rembang tetap menunggu keputusan tim KLHS Pegunungan Kendeng agar tidak semakin membuat rumit polemik.
"Saya dukung Semen Rembang beroperasi. Jalan tengahnya Semen Rembang bisa mengambil bahan bakunya dari Tuban, namun jangan menambang dulu di Rembang sampai menunggu keputusan tim KLHS itu," ujarnya.
Menurut anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, mulainya tahapan Semen Rembang untuk beroperasi produksi komersial merupakan bagian dari haknya sebagai industri milik negara.
"Itu haknya Semen Rembang sebagai sebuah perusahaan milik nasional. Itu juga dilakukan karena adanya investasi yang telah besar dikucurkan," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (16/4/2017).
Belum lama ini, pihak Semen Rembang menyatakan siap untuk memulai beroperasi produksi komersial. Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengungkapkan, produksi komersial akan berlangsung sebelum berakhirnya semester pertama tahun ini.
Kendati demikian, Semen Rembang tetap menghormati dan mendukung dilakukannya validasi penelitian oleh tim KLHS Pegunungan Kendeng guna memastikan daya tampung alam CAT Watuputih sebagai areal penambangan.
Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat yang digelar di Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu antara Menteri LHK, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Kepala KSP, Badan Geologi ESDM dan Direktur Utama PT Semen Indonesia.
Terkait segeranya Semen Rembang beroperasi dan produksi komersial, bahan baku bisa diupayakan diperoleh dari wilayah lain jika sementara hingga kini lokasi areal penambangan masih menjadi polemik.
"Kan izin lingkungannya sudah ada. Soal penambangannya bisa dari lokasi lain, entah dari Tuban atau sekitarnya," imbuh dia.
Pihaknya menganggap pentingnya Semen Rembang beroperasi sebab akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Joko Widodo.
Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya, ucap Bowo adalah manfaat ekonomi yang dihasilkan dari beroperasinya Semen Rembang untuk masyarakat dan daerah.
Menurutnya, ini mendukung investasi besar. Semen Rembang tentu juga menambah PAD. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat, khususnya warga lokal, sehingga mengurangi pengangguran.
Sedangkan anggota Komisi VI DPR lainnya, Abdul Wachid menyebutkan, Semen Rembang tetap dapat beroperasi dan produksi komersial biarpun mengalami penolakan dari segelintir orang.
"Yang dipermasalahkan itu kan penambangannya, bukan pabriknya. Jadi, bisa saja Semen Rembang mencari bahan baku dari Tuban untuk menunjang produksinya," kata Wachid.
Dia juga beranggapan adalah sikap yang Semen Rembang tetap menunggu keputusan tim KLHS Pegunungan Kendeng agar tidak semakin membuat rumit polemik.
"Saya dukung Semen Rembang beroperasi. Jalan tengahnya Semen Rembang bisa mengambil bahan bakunya dari Tuban, namun jangan menambang dulu di Rembang sampai menunggu keputusan tim KLHS itu," ujarnya.
(izz)