Bangun Infrastruktur, Daerah Diminta Tak Lagi Bergantung ke APBD
Senin, 08 Mei 2017 - 15:48 WIB
Bangun Infrastruktur, Daerah Diminta Tak Lagi Bergantung ke APBD
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena bakal membuat proses pembangunan infrastruktur memakan waktu yang lama. Pernyataan ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng saat membuka pelatihan kepemimpinan dan ekonomi daerah.
Dia mengungkapkan, daerah harus melakukan inovasi baru untuk membangun daerahnya. Inovasi tersebut nantinya terang dia akan bisa membawa perubahan untuk daerah, dan menghasilkan investasi untuk modal pembangunan daerah tersebut, tanpa mencolek dana APBD.
"Kami (BI) sudah menyampaikan ke daerah, mereka bisa berinovasi di keuangan dengan mencari pendanaan lain. Mengeluarkan regional government bond juga bisa atau dengan cara lain," paparnya di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Nurdin Abdullah mengatakan, daerah seharusnya tidak lagi bergantung pada kucuran anggaran dari pusat. Terang dia sudah saatnya pemerintah daerah (pemda) mendorong pembiayaan dengan skema non APBN dan APBD. "Sehingga, nanti di daerah itu bisa lebih cepat membangun infrastruktur," imbuhnya.
Terlebih lagi, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta Pemda harus mendorong ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur. "Karena menurut saya, tidak semua kepala daerah itu beruntung, kadang kebutuhan mereka besar namun pendanaan kecil, karena itu dibutuhkan pendanaan dari sumber lain," sambung Nurdin.
Lanjut dia mengutarakan pernyataan Presiden Jokowi saat itu memang mengarahkan daerah agar menjadi ramah investasi, sehingga proyek infrastruktur yang tidak bisa dibiayai APBD, bisa digarap swasta. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan kepastian dan menyambut baik investor yang ingin berinvestasi.
"Dari Pemda juga semestinya bisa jadi birokrat yang melayani. Ini agar orang yang mau berinvestasi, percaya menanamkan modalnya di daerah tersebut," pungkas Nurdin.
Dia mengungkapkan, daerah harus melakukan inovasi baru untuk membangun daerahnya. Inovasi tersebut nantinya terang dia akan bisa membawa perubahan untuk daerah, dan menghasilkan investasi untuk modal pembangunan daerah tersebut, tanpa mencolek dana APBD.
"Kami (BI) sudah menyampaikan ke daerah, mereka bisa berinovasi di keuangan dengan mencari pendanaan lain. Mengeluarkan regional government bond juga bisa atau dengan cara lain," paparnya di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Nurdin Abdullah mengatakan, daerah seharusnya tidak lagi bergantung pada kucuran anggaran dari pusat. Terang dia sudah saatnya pemerintah daerah (pemda) mendorong pembiayaan dengan skema non APBN dan APBD. "Sehingga, nanti di daerah itu bisa lebih cepat membangun infrastruktur," imbuhnya.
Terlebih lagi, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta Pemda harus mendorong ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur. "Karena menurut saya, tidak semua kepala daerah itu beruntung, kadang kebutuhan mereka besar namun pendanaan kecil, karena itu dibutuhkan pendanaan dari sumber lain," sambung Nurdin.
Lanjut dia mengutarakan pernyataan Presiden Jokowi saat itu memang mengarahkan daerah agar menjadi ramah investasi, sehingga proyek infrastruktur yang tidak bisa dibiayai APBD, bisa digarap swasta. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan kepastian dan menyambut baik investor yang ingin berinvestasi.
"Dari Pemda juga semestinya bisa jadi birokrat yang melayani. Ini agar orang yang mau berinvestasi, percaya menanamkan modalnya di daerah tersebut," pungkas Nurdin.
(akr)
Lihat Juga :
