Sri Mulyani Senang Anggaran Proyek LRT Palembang Dapat Ditekan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku senang lantaran anggaran pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang dapat ditekan. Sebelumnya, proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp12 triliun, namun kini ditekan menjadi Rp10,9 triliun.
(Baca Juga: Menhub Ajak Menkeu dan Menteri PUPR Tinjau Proyek LRT Palembang)
Dia menekankan, meski anggaran ditekan namun kualitas yang akan dihasilkan dari proyek tersebut tetap sama bagusnya. LRT ini akan membuat perekonomian Palembang lebih bergairah.
"Terima kasih kepada Pak Menhub yang telah melakukan review terhadap anggaran LRT yang semula sebesar lebih dari Rp12 triliun menjadi Rp10,9 triliun. Dengan jarak sekitar 24 km dan 13 stasiun yang akan dibangun, LRT dapat membuat Kota Palembang semakin bergairah dari sisi ekonominya. Namun yang paling penting, kita dapat membangun proyek dengan efisiensi serta dengan kualitas baik dan dapat menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat," kata dia dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Lebih lanjut, mantan Menko bidang Perekonomian ini mengaku senang bisa melihat pembangunan LRT di Palembang, sebagai salah satu contoh penggunaan anggaran negara dari pajak masyarakat dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran infrastruktur sangat besar hingga mencapai Rp300 triliun. Diharapkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membuat perekonomian Indonesia lebih maju.
"Tujuan penggunaan anggaran tersebut adalah untuk membuat perekonomian Indonesia maju, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan," tuturnya.
Dengan melihat langsung ke lapangan, tambah dia, dapat terlihat secara konkret penggunaan anggaran negara untuk program yang lebih produktif. "Dengan melihat langsung (ke lokasi proyek), terlihat secara konkret anggaran dana dari APBN tersebut menjadi proyek-proyek seperti yang sekarang ini sedang dikerjakan dan dari sisi rencana waktunya akan selesai dalam waktu dekat. Itu yang akan membuat kita makin bersemangat mengelola keuangan negara secara baik," tuturnya.
Menanggapi pernyataan Menkeu, Menteri Perhubungan Budi menegaskan, meskipun menelan anggaran yang banyak tapi penggunaan anggaran tersebut dapat teraplikasikan serta dapat membangun daerah-daerah di luar Jawa.
"Saya akan tunjukkan kepada Ibu Menteri inilah yang dikerjakan. Walaupun banyak anggaran yang dibutuhkan namun teraplikasi dan bisa membangun daerah-daerah di luar Jawa serta kita dapat buktikan bahwa kita dapat membangun dengan baik serta dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri," terang Budi.
Dalam kunjungan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proyek LRT Palembang telah di-review oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan. Komisi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk mengawasi teknis pekerjaan pembangunan LRT.
"Saya membantu Menhub melalui Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan yang di dalamnya ada 20 orang pakar akademisi dari ITB, UGM, UI, serta para praktisi, karena proyek ini termasuk jembatan dengan panjang hingga 24 km termasuk menyeberangi sungai Musi dan sudah di-review oleh komisi tersebut," ujar dia.
(Baca Juga: Menhub Ajak Menkeu dan Menteri PUPR Tinjau Proyek LRT Palembang)
Dia menekankan, meski anggaran ditekan namun kualitas yang akan dihasilkan dari proyek tersebut tetap sama bagusnya. LRT ini akan membuat perekonomian Palembang lebih bergairah.
"Terima kasih kepada Pak Menhub yang telah melakukan review terhadap anggaran LRT yang semula sebesar lebih dari Rp12 triliun menjadi Rp10,9 triliun. Dengan jarak sekitar 24 km dan 13 stasiun yang akan dibangun, LRT dapat membuat Kota Palembang semakin bergairah dari sisi ekonominya. Namun yang paling penting, kita dapat membangun proyek dengan efisiensi serta dengan kualitas baik dan dapat menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat," kata dia dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Lebih lanjut, mantan Menko bidang Perekonomian ini mengaku senang bisa melihat pembangunan LRT di Palembang, sebagai salah satu contoh penggunaan anggaran negara dari pajak masyarakat dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran infrastruktur sangat besar hingga mencapai Rp300 triliun. Diharapkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membuat perekonomian Indonesia lebih maju.
"Tujuan penggunaan anggaran tersebut adalah untuk membuat perekonomian Indonesia maju, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan," tuturnya.
Dengan melihat langsung ke lapangan, tambah dia, dapat terlihat secara konkret penggunaan anggaran negara untuk program yang lebih produktif. "Dengan melihat langsung (ke lokasi proyek), terlihat secara konkret anggaran dana dari APBN tersebut menjadi proyek-proyek seperti yang sekarang ini sedang dikerjakan dan dari sisi rencana waktunya akan selesai dalam waktu dekat. Itu yang akan membuat kita makin bersemangat mengelola keuangan negara secara baik," tuturnya.
Menanggapi pernyataan Menkeu, Menteri Perhubungan Budi menegaskan, meskipun menelan anggaran yang banyak tapi penggunaan anggaran tersebut dapat teraplikasikan serta dapat membangun daerah-daerah di luar Jawa.
"Saya akan tunjukkan kepada Ibu Menteri inilah yang dikerjakan. Walaupun banyak anggaran yang dibutuhkan namun teraplikasi dan bisa membangun daerah-daerah di luar Jawa serta kita dapat buktikan bahwa kita dapat membangun dengan baik serta dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri," terang Budi.
Dalam kunjungan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proyek LRT Palembang telah di-review oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan. Komisi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk mengawasi teknis pekerjaan pembangunan LRT.
"Saya membantu Menhub melalui Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan yang di dalamnya ada 20 orang pakar akademisi dari ITB, UGM, UI, serta para praktisi, karena proyek ini termasuk jembatan dengan panjang hingga 24 km termasuk menyeberangi sungai Musi dan sudah di-review oleh komisi tersebut," ujar dia.
(izz)