Penerapan BPNT Akan Mengurangi Outlet Bulog

JAKARTA - Penerapan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program Rastra (beras sejahtera) dengan sistem kartu akan mengurangi outlet Bulog yang berdampak pada menumpuknya pengadaan beras. Selain itu, ke depan akan berdampak pada penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog.

Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan, berkurangnya penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog tentu akan berdampak pada fluktuasi harga yang lebar ditingkat produsen atau petani.

"Berkurangnya outlet Bulog akan berdampak pula pada volume penyimpanan gabah/beras oleh Bulog serta menuntut Bulog harus mampu membuka outlet ke konsumen secara komersial, seperti penjualan dengan kemasan untuk berbagai macam kualitas beras," ujarnya di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan BPNT akan berdampak pada pengurangan kekuatan Bulog untuk stabilitas harga beras karena semakin sedikitnya stok yang dikelola Bulog, terutama hanya untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan untuk stabilisasi pangan.

"Kalau stok yang dikelola sedikit, maka Bulog tidak akan mampu melaksanakan stabilisasi harga di pasar. Otomatis semakin menurunkan kemampuan Bulog sebagai penyangga keberlanjutan ketersediaan pangan, terutama beras," jelasnya.

Dwidjono melanjutkan, penerapan program baru mengganti program yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan secara bertahap, untuk jangka waktu yang cukup. Sehingga memberikan waktu penyesuaian bagi instansi besar seperti Bulog.

"Program ini terkesan terburu-buru. Untuk pelaksanaan distribusi Rastra perlu dilakukan bertahap dari daerah urban, sub urban, dan rural. Distribusi dengan sistem kartu ini bisa bermasalah untuk masyarakat di remote area karena tidak ada jaringan internet," tuturnya.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, Bulog sebagai operator akan mendukung program pemerintah. Namun pihaknya mempertanyakan peran Bulog terkait Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang pengadaan gabah beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

"Kalau Rastra berubah menjadi BPNT dan penyediaan beras menjadi free market diserahkan menjadi pangan non tunai, maka yang perlu diperhatikan apabila Bulog tetap melaksanakan Inpres no 5 adalah serapan bulog ini di aspek hilir outletnya seperti apa," ungkapnya.

Karyawan menambahkan, opsi lainnya, Bulog menyarankan pemerintah untuk memperbesar CBP. "Yang jelas kami tetap melaksanakan Inpres nomor 5 tahun 2015 tapi harus ada opsi untuk outletnya. Kami mungkin menyarankan CBP. Pemerintah wajib mempunyai cadangan stok beras yang cukup," tandasnya.