Freeport Lagi-lagi Minta Diistimewakan Pemerintah
Rabu, 31 Mei 2017 - 13:01 WIB
Freeport Lagi-lagi Minta Diistimewakan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - PT Freeport Indonesia kembali meminta keistimewaan dari pemerintah Indonesia. Raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut kali ini meminta pemerintah untuk membuatkan peraturan yang menjamin stabilitas investasinya di masa mendatang.
Ketua Tim Negosiasi Freeport dari pihak pemerintah, Teguh Pamudji mengemukakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang dimintakan Freeport tersebut. Namun, dia menampik jika dikatakan, beleid tersebut dibuat untuk perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu.
"Jadi, regulasi yang sama seperti di kontrak karya. Kita membuat (PP) bukan untuk Freeport. Kita membuat untuk semua, untuk melindungi semua. Jadi berlaku umum untuk mengantisipasi KK (kontrak karya) menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus)," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, saat ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan regulasi terkait jaminan investasi tersebut. Sebelum diterbitkan, pemerintah masih membahas beleid tersebut bersama Freeport. Pembahasan yang dimaksud yakni, apakah keinginan Freeport sudah tertampung dalam aturan itu.
"Dengan Kemenkeu dari Kepala BKF sendiri yang datang dan mereka mengatakan sudah mempersiapkan regulasi. Bahwasanya regulasi itu juga jadi fokus dibahas bersama dengan Freeport apakah sudah menampung," imbuh dia.
Teguh menambahkan, saat ini tim pemerintah masih akan terus berkonsolidasi dengan kementerian lain yang turut serta dalam perundingan dengan Freeport tersebut. Sebab, setiap kali rapat tim dari pemerintah yang hadir selalu berbeda sehingga persepsi yang muncul pun berbeda tiap waktu.
"Kemudian kita mau konsolidasi lagi di timnya pemerintah karena kementerian-kementerian lain yang mewakili untuk rapat itu tidak tetap. Jadi kadang persepsinya atau apa yang disampaikan dari satu minggu ke minggu lain itu agak beda. Kita inginnya mesti harus yang tetap. Itu sampe situ progress-nya," tuturnya.
Ketua Tim Negosiasi Freeport dari pihak pemerintah, Teguh Pamudji mengemukakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang dimintakan Freeport tersebut. Namun, dia menampik jika dikatakan, beleid tersebut dibuat untuk perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu.
"Jadi, regulasi yang sama seperti di kontrak karya. Kita membuat (PP) bukan untuk Freeport. Kita membuat untuk semua, untuk melindungi semua. Jadi berlaku umum untuk mengantisipasi KK (kontrak karya) menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus)," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, saat ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan regulasi terkait jaminan investasi tersebut. Sebelum diterbitkan, pemerintah masih membahas beleid tersebut bersama Freeport. Pembahasan yang dimaksud yakni, apakah keinginan Freeport sudah tertampung dalam aturan itu.
"Dengan Kemenkeu dari Kepala BKF sendiri yang datang dan mereka mengatakan sudah mempersiapkan regulasi. Bahwasanya regulasi itu juga jadi fokus dibahas bersama dengan Freeport apakah sudah menampung," imbuh dia.
Teguh menambahkan, saat ini tim pemerintah masih akan terus berkonsolidasi dengan kementerian lain yang turut serta dalam perundingan dengan Freeport tersebut. Sebab, setiap kali rapat tim dari pemerintah yang hadir selalu berbeda sehingga persepsi yang muncul pun berbeda tiap waktu.
"Kemudian kita mau konsolidasi lagi di timnya pemerintah karena kementerian-kementerian lain yang mewakili untuk rapat itu tidak tetap. Jadi kadang persepsinya atau apa yang disampaikan dari satu minggu ke minggu lain itu agak beda. Kita inginnya mesti harus yang tetap. Itu sampe situ progress-nya," tuturnya.
(izz)
Lihat Juga :
