Pemerintah Beri Sinyal Harga BBM Naik Setelah Lebaran
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Lebaran. Namun, tidak bisa menjamin harga BBM masih tetap sama setelah Lebaran, mengingat harga minyak dunia terus bergerak naik.
Menurutnya, jika harga BBM tidak dinaikkan sementara harga minyak dunia sudah menunjukkan tren kenaikan, maka yang terbebani adalah kas negara. Sebab, subsidi bisa membengkak jika harga BBM tidak mengalami kenaikan.
"Kita tidak akan menaikkan BBM sebelum Lebaran. Setelahnya gimana, nanti kita lihat. Tapi kalau tidak dinaikkan, karena harga internasional naik, itu subsidi naik," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Dia mengatakan, kenaikan subsidi bisa mencapai Rp60 triliun jika harga BBM masih tetap. Namun di sisi lain, jika harga BBM dinaikkan maka yang terbebani adalah angka inflasi nasional. "Kalau naik, tentu inflasi akan naik. Kita sudah hitung kalau naik segini, inflasi segini," tuturnya.
Sebab itu, pemerintah saat ini tengah mencari titik optimum untuk harga BBM agar inflasi bisa tetap terjaga dan subsidi tidak membengkak. "Artinya, titik optimumnya di mana supaya inflasi tidak terlampaui, tapi subsidi juga jangan terlalu besar. Supaya jangan ada pemotongan anggaran, memang enggak ada yang enak di dunia ini," ujar Darmin.
Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyatakan, keputusan mengenai harga BBM ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya dong (keputusan Jokowi). Nanti pas sidang kabinet (akan dibahas). Mudah-mudahan setelah Lebaran atau sehari dua hari jelang Lebaran (dibahas dalam ratas)," kata dia.
Sekadar informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun. Angka tersebut, terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp32,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp45 triliun.
Menurutnya, jika harga BBM tidak dinaikkan sementara harga minyak dunia sudah menunjukkan tren kenaikan, maka yang terbebani adalah kas negara. Sebab, subsidi bisa membengkak jika harga BBM tidak mengalami kenaikan.
"Kita tidak akan menaikkan BBM sebelum Lebaran. Setelahnya gimana, nanti kita lihat. Tapi kalau tidak dinaikkan, karena harga internasional naik, itu subsidi naik," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Dia mengatakan, kenaikan subsidi bisa mencapai Rp60 triliun jika harga BBM masih tetap. Namun di sisi lain, jika harga BBM dinaikkan maka yang terbebani adalah angka inflasi nasional. "Kalau naik, tentu inflasi akan naik. Kita sudah hitung kalau naik segini, inflasi segini," tuturnya.
Sebab itu, pemerintah saat ini tengah mencari titik optimum untuk harga BBM agar inflasi bisa tetap terjaga dan subsidi tidak membengkak. "Artinya, titik optimumnya di mana supaya inflasi tidak terlampaui, tapi subsidi juga jangan terlalu besar. Supaya jangan ada pemotongan anggaran, memang enggak ada yang enak di dunia ini," ujar Darmin.
Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyatakan, keputusan mengenai harga BBM ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya dong (keputusan Jokowi). Nanti pas sidang kabinet (akan dibahas). Mudah-mudahan setelah Lebaran atau sehari dua hari jelang Lebaran (dibahas dalam ratas)," kata dia.
Sekadar informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun. Angka tersebut, terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp32,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp45 triliun.
(izz)