Kontribusi Capai Rp200 T, Sektor Pertembakauan Butuh Perlindungan
Senin, 10 Juli 2017 - 18:13 WIB
Kontribusi Capai Rp200 T, Sektor Pertembakauan Butuh Perlindungan
A
A
A
JAKARTA - Polemik Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan menurut Anggota Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Mukhamad Misbakhun sangat luar biasa. Sebagai inisiator RUU Pertembakauan, menurutnya DPR kerap menjadi sasaran kritik apabila kerja untuk rakyat.
Sementara terang dia apabila bekerja bagi asing justru dipuji-puji. Dia menambahkan sebelumnya tak ada Undang-undang (UU) yang melindungi sektor pertembakauan, baik itu petani tembakau, industri hasil tembakau nasional.
"Kita harus bicara kepentingan nasional. Kontribusi penerimaan negara sektor pertembakauan baik itu dari cukai hasil tembakau, pajak, mencapai 200 triliun", kata Misbakhun saat rapat dengar pendapat umum Pansus RUU Pertembakauan dengan stakeholders pertembakauan di Gedung DPR Senayan, Senin (10/07).
Lebih lanjut dia mengungkapkan pada saat DPR membahas RUU Pertembakauan, yang terjadi DPR justru dituduh main mata sama industri rokok. Misbakhun juga mengaku heran adanya dorongan kelompok anti tembakau yang meminta petani tembakau beralih profesi dengan menanam tanaman lain.
Kalau petani tembakau diminta beralih profesi, apakah kalangan dokter bersedia juga beralih profesi menjadi tukang ojek misalnya. "Itu logika kalangan anti tembakau yang tidak masuk akal," tegasnya.
Dalam rangka kepentingan nasional, politisi Golkar ini sudah dalam batas tidak mau membahas agenda kepentingan asing. Menurutnya, kalau berbicara pertembakauan, dia berharap petani pada saat panen harga tembakau tidak jatuh, adanya penyuluhan bagi petani, perlu adanya riset dari pemerintah sehingga menghasilkan tembakau yang bagus.
"Stakeholders pertembakauan butuh perlindungan mengingat belum ada regulasi yang melindungi mereka. Karena itulah, diperlukan RUU Pertembakauan," tukas Misbakhun.
Sementara terang dia apabila bekerja bagi asing justru dipuji-puji. Dia menambahkan sebelumnya tak ada Undang-undang (UU) yang melindungi sektor pertembakauan, baik itu petani tembakau, industri hasil tembakau nasional.
"Kita harus bicara kepentingan nasional. Kontribusi penerimaan negara sektor pertembakauan baik itu dari cukai hasil tembakau, pajak, mencapai 200 triliun", kata Misbakhun saat rapat dengar pendapat umum Pansus RUU Pertembakauan dengan stakeholders pertembakauan di Gedung DPR Senayan, Senin (10/07).
Lebih lanjut dia mengungkapkan pada saat DPR membahas RUU Pertembakauan, yang terjadi DPR justru dituduh main mata sama industri rokok. Misbakhun juga mengaku heran adanya dorongan kelompok anti tembakau yang meminta petani tembakau beralih profesi dengan menanam tanaman lain.
Kalau petani tembakau diminta beralih profesi, apakah kalangan dokter bersedia juga beralih profesi menjadi tukang ojek misalnya. "Itu logika kalangan anti tembakau yang tidak masuk akal," tegasnya.
Dalam rangka kepentingan nasional, politisi Golkar ini sudah dalam batas tidak mau membahas agenda kepentingan asing. Menurutnya, kalau berbicara pertembakauan, dia berharap petani pada saat panen harga tembakau tidak jatuh, adanya penyuluhan bagi petani, perlu adanya riset dari pemerintah sehingga menghasilkan tembakau yang bagus.
"Stakeholders pertembakauan butuh perlindungan mengingat belum ada regulasi yang melindungi mereka. Karena itulah, diperlukan RUU Pertembakauan," tukas Misbakhun.
(akr)
Lihat Juga :
