Keppres BTS Dongkrak Ekonomi Jawa Timur
Keppres BTS Dongkrak Ekonomi Jawa Timur
A
A
A
SURABAYA - Warga Jawa Timur menyambut baik keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang kawasan wisata terpadu Bromo, Tengger, Semeru (BTS). Turunnya Keppres memberikan angin segar bagi perekonomian di Jatim, terutama di sektor pariwisata yang lokasinya dekat dengan Bromo dan Semeru.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana menuturkan, keluarnya Keppres akan disusul dengan dukungan dari Pusat ke Jatim, baik itu dari pembagian anggaran maupun supervisi.
Dengan menjadi kawasan terpadu, maka potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi. “Pendapatan secara ekonomi bisa lebih maksimal. Baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapan masyarakat sekitar,” ujar Yusuf, Kamis (13/7/2017).
Ia melanjutkan, kawasan terpadu BTS membuat potensi wisata lebih maksimal. Perekonomian di kawasan sekitar dan PAD kabupaten di wilayah sekitar Bromo, Tengger dan Semeru ikut terkerek.
Dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata. Ditambah lagi berbagai produk kerajinan yang bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan.
Dengan ramainya rumah makan dan penginapan di sekitar lokasi wisata, tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha. Pemerintah daerah juga akan turut menikmati pemasukan berupa pajak rumah makan dan hotel yang jumlahnya tidak sedikit.
“Kalau industri wisatanya tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Kondisi ini juga akan menggerakan sektor UMKM yang banyak digeluti masyarakat,” jelasnya.
Yusuf menjelaskan, keluarnya Keppres itu juga harus disongsong oleh masyarakat Jatim. Sebab, masyarakat harus siap menyongsong pelaksanaan kawasan wisata terpadu BTS. Optimalisasi wisata juga bisa dilakukan dengan menyeluruh secara gotong-royong.
Salah satu cara, katanya, yang bisa dilakukan dengan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang objek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab dengan konsep desa wisata, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari objek wisata yang ada.
“Masyarakat sekitar tak boleh menjadi penonton dari tumbuhnya industri wisata di sekitar mereka. Masyarakat harus terlibat dan menikmati keberadaan industri wisata. Karena itu, mereka harus dipersiapkan. Kami akan atur itu di dalam Raperda Pariwisata yang sedang bahas Komisi B,” tegasnya.
Rusmini, salah satu pemilik penginapan di Bromo mengatakan, kalau memang ada kawasan wisata terpadu bisa menjadi peluang bagus bagi masyarakat. Selama ini di sekitaran Bromo memang sudah menjual banyak pilihan wisata. “Kalau memang ada paket sampai ke Semeru bisa menambah pilihan wisata yang menarik,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana menuturkan, keluarnya Keppres akan disusul dengan dukungan dari Pusat ke Jatim, baik itu dari pembagian anggaran maupun supervisi.
Dengan menjadi kawasan terpadu, maka potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi. “Pendapatan secara ekonomi bisa lebih maksimal. Baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapan masyarakat sekitar,” ujar Yusuf, Kamis (13/7/2017).
Ia melanjutkan, kawasan terpadu BTS membuat potensi wisata lebih maksimal. Perekonomian di kawasan sekitar dan PAD kabupaten di wilayah sekitar Bromo, Tengger dan Semeru ikut terkerek.
Dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata. Ditambah lagi berbagai produk kerajinan yang bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan.
Dengan ramainya rumah makan dan penginapan di sekitar lokasi wisata, tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha. Pemerintah daerah juga akan turut menikmati pemasukan berupa pajak rumah makan dan hotel yang jumlahnya tidak sedikit.
“Kalau industri wisatanya tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Kondisi ini juga akan menggerakan sektor UMKM yang banyak digeluti masyarakat,” jelasnya.
Yusuf menjelaskan, keluarnya Keppres itu juga harus disongsong oleh masyarakat Jatim. Sebab, masyarakat harus siap menyongsong pelaksanaan kawasan wisata terpadu BTS. Optimalisasi wisata juga bisa dilakukan dengan menyeluruh secara gotong-royong.
Salah satu cara, katanya, yang bisa dilakukan dengan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang objek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab dengan konsep desa wisata, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari objek wisata yang ada.
“Masyarakat sekitar tak boleh menjadi penonton dari tumbuhnya industri wisata di sekitar mereka. Masyarakat harus terlibat dan menikmati keberadaan industri wisata. Karena itu, mereka harus dipersiapkan. Kami akan atur itu di dalam Raperda Pariwisata yang sedang bahas Komisi B,” tegasnya.
Rusmini, salah satu pemilik penginapan di Bromo mengatakan, kalau memang ada kawasan wisata terpadu bisa menjadi peluang bagus bagi masyarakat. Selama ini di sekitaran Bromo memang sudah menjual banyak pilihan wisata. “Kalau memang ada paket sampai ke Semeru bisa menambah pilihan wisata yang menarik,” jelasnya.
(ven)
Explore More