Disandera 16 Jam, Pengusaha Batu Bara Lunasi Pajak Rp2,37 Miliar
Jum'at, 14 Juli 2017 - 15:02 WIB
Disandera 16 Jam, Pengusaha Batu Bara Lunasi Pajak Rp2,37 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemarin telah melakukan penyanderaan terhadap pengusaha yang memiliki utang pajak berinisial EB (53 tahun) di Lapas Salemba.
(Baca: Target Penerimaan Pajak Direvisi Naik Jadi Rp1.472 Triliun )
Seperti diketahui, EB merupakan pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas, perak, dan batu bara di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur.
Pajak yang belum dibayarkan EB mencapai Rp2,37 miliar. Keseluruhannya berasal dari tagihan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.
Namun setelah 16 jam, penyanderaan tersebut dihentikan lantaran yang bersangkutan mau membayarkan kewajibannya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya. EB pun juga membayar biaya sandera Rp11 juta.
"16 jam saja di lapas. Baru setelah disandera langsung bayarkan pajak dan biaya sandera Rp11 juta juga dibayar," ujar dia di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Menurutnya, penyanderaan tersebut dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Ditjen Pajak, seperti penyampaian surat teguran, surat paksa, dan penyitaan namun tidak diindahkan.
Di tempat yang sama, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Ajie mengatakan untuk sepanjang 2017, Ditjen Pajak telah menyandera 46 wajib pajak dari target 66 wajib pajak. Untuk tahun lalu, Ditjen Pajak telah menyandera 58 wajib pajak.
"Kami proaktif ke seluruh wilayah di Indonesia. Sandera itu upaya terakhir kita untuk menciptakan kepatuhan. Saya juga heran kenapa harus dibawa ke lapas dulu baru bayar," ujar dia.
(Baca: Target Penerimaan Pajak Direvisi Naik Jadi Rp1.472 Triliun )
Seperti diketahui, EB merupakan pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas, perak, dan batu bara di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur.
Pajak yang belum dibayarkan EB mencapai Rp2,37 miliar. Keseluruhannya berasal dari tagihan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.
Namun setelah 16 jam, penyanderaan tersebut dihentikan lantaran yang bersangkutan mau membayarkan kewajibannya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya. EB pun juga membayar biaya sandera Rp11 juta.
"16 jam saja di lapas. Baru setelah disandera langsung bayarkan pajak dan biaya sandera Rp11 juta juga dibayar," ujar dia di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Menurutnya, penyanderaan tersebut dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Ditjen Pajak, seperti penyampaian surat teguran, surat paksa, dan penyitaan namun tidak diindahkan.
Di tempat yang sama, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Ajie mengatakan untuk sepanjang 2017, Ditjen Pajak telah menyandera 46 wajib pajak dari target 66 wajib pajak. Untuk tahun lalu, Ditjen Pajak telah menyandera 58 wajib pajak.
"Kami proaktif ke seluruh wilayah di Indonesia. Sandera itu upaya terakhir kita untuk menciptakan kepatuhan. Saya juga heran kenapa harus dibawa ke lapas dulu baru bayar," ujar dia.
(izz)
Lihat Juga :
