Waspada Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru
Sabtu, 15 Juli 2017 - 08:08 WIB
Waspada Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sejumlah wilayah di Tanah Air kembali mencuat. Namun, yang dikhawatirkan adalah melambungnya harga tanah di wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara tersebut.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota ini dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.
Menurut Country Manager Rumah.com, Wasudewan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah.
“Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, dan wilayahnya masih memiliki ratusan hektare tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya.
Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan industri relatif lebih berkembang di daerah tersebut.
“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,” imbuhnya.
Wasudewan menuturkan pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal baru. Namun, bila ini terjadi, Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.
“Issue yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Untuk itu, kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain mendapatkan transparansi data properti yang kami hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan.
Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Dimana para pengunjung tersebut juga mengunjungi 17 Juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.
Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, di kisaran Rp350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga di pasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp40 ribu per meter persegi.
Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.
Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.
“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” pungkas Wasudewan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota ini dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.
Menurut Country Manager Rumah.com, Wasudewan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah.
“Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, dan wilayahnya masih memiliki ratusan hektare tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya.
Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan industri relatif lebih berkembang di daerah tersebut.
“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,” imbuhnya.
Wasudewan menuturkan pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal baru. Namun, bila ini terjadi, Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.
“Issue yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Untuk itu, kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain mendapatkan transparansi data properti yang kami hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan.
Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Dimana para pengunjung tersebut juga mengunjungi 17 Juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.
Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, di kisaran Rp350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga di pasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp40 ribu per meter persegi.
Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.
Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.
“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” pungkas Wasudewan.
(dmd)
