Susi: Jika Tak Puas Silakan Gagalkan Saya Jadi Menteri
Sabtu, 15 Juli 2017 - 19:36 WIB
Susi: Jika Tak Puas Silakan Gagalkan Saya Jadi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menantang seluruh pihak yang tidak puas dengan kebijakannya untuk menurunkan jabatan sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja.
Hal tersebut disampaikannya kepada pengusaha di sektor perikanan, saat mensosialisasikan kebijakan mengenai penenggelaman kapal yang melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated/IUU fishing).
Kebijakan yang telah diimplementasikan sejak dua tahun lalu tersebut kembali diperbincangkan. Bahkan menurut Susi, beberapa investor telah menyatakan keberatan mengenai kebijakan tersebut.
"Investor tidak suka dengan adanya penenggelaman kapal. Tambah bingung lagi saya, what is relation between investment and drowning ship. Anda mau investasi atau nyolong. Kalau Anda tidak puas (kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan) silakan upaya hukum. Gagalkan saya jadi menteri. Tapi kalau Anda respect please listen and do what i say," ujarnya di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).
Menurut Susi, saat ini banyak pihak yang mempertanyakan mengenai urgensi kebijakan tersebut. Padahal, penenggelaman kapal bukanlah keinginan dirinya melainkan amanah Undang-undang (UU) Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
Mantan Bos Susi Air ini menyebutkan dirinya hanya menjalankan amanah dari UU tersebut. "Sekarang sudah muncul wacana baru. Apa penenggelaman itu masih diperlukan Bu Menteri? Saya bingung. Karena penenggelaman kapal bukan Susi punya mau punya kebijakan, bukan pula Jokowi. Itu UU yang saya eksekusi karena saya pejabat negaranya, saya harus melaksanakan UU. Bahkan terakhir sudah di-approach," jelasnya.
(Baca: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Susi Tak Mau Diintervensi Jokowi)
Menurut Susi, sejatinya tidak masalah jika kebijakan tersebut dicabut. Namun dia mempertanyakan bagaimana cara yang paling tepat untuk mengamankan laut Indonesia.
"Saya sih enggak apa-apa, tapi apakah kita mampu memagari laut kita, sementara sumber daya mereka moratorium semua," tandasnya.
Hal tersebut disampaikannya kepada pengusaha di sektor perikanan, saat mensosialisasikan kebijakan mengenai penenggelaman kapal yang melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated/IUU fishing).
Kebijakan yang telah diimplementasikan sejak dua tahun lalu tersebut kembali diperbincangkan. Bahkan menurut Susi, beberapa investor telah menyatakan keberatan mengenai kebijakan tersebut.
"Investor tidak suka dengan adanya penenggelaman kapal. Tambah bingung lagi saya, what is relation between investment and drowning ship. Anda mau investasi atau nyolong. Kalau Anda tidak puas (kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan) silakan upaya hukum. Gagalkan saya jadi menteri. Tapi kalau Anda respect please listen and do what i say," ujarnya di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).
Menurut Susi, saat ini banyak pihak yang mempertanyakan mengenai urgensi kebijakan tersebut. Padahal, penenggelaman kapal bukanlah keinginan dirinya melainkan amanah Undang-undang (UU) Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
Mantan Bos Susi Air ini menyebutkan dirinya hanya menjalankan amanah dari UU tersebut. "Sekarang sudah muncul wacana baru. Apa penenggelaman itu masih diperlukan Bu Menteri? Saya bingung. Karena penenggelaman kapal bukan Susi punya mau punya kebijakan, bukan pula Jokowi. Itu UU yang saya eksekusi karena saya pejabat negaranya, saya harus melaksanakan UU. Bahkan terakhir sudah di-approach," jelasnya.
(Baca: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Susi Tak Mau Diintervensi Jokowi)
Menurut Susi, sejatinya tidak masalah jika kebijakan tersebut dicabut. Namun dia mempertanyakan bagaimana cara yang paling tepat untuk mengamankan laut Indonesia.
"Saya sih enggak apa-apa, tapi apakah kita mampu memagari laut kita, sementara sumber daya mereka moratorium semua," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
