Perlu Inovasi Teknologi di Sektor Maritim
Jum'at, 14 Juli 2017 - 03:49 WIB
Perlu Inovasi Teknologi di Sektor Maritim
A
A
A
JAKARTA - Indonesia secara geografis memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Pemerintah menegaskan komitmennya membangun sektor kemaritiman. Pembangunan sektor maritim perlu mensinergikan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem kelautan. Pemerintah akan terus membangun kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim.
Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dengan potensi ekonomi dan ekologi di dalamnya. Karena itu diperlukan inovasi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) agar pengelolaan sektor maritim berjalan optimal sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Pemerintah, mendorong kerja sama dengan swasta, termasuk lembaga riset untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga dinilai penting untuk mendukung industri perikanan sehingga nelayan lebih efisien berproduksi.
‘’Inovasi teknologi di bidang kemaritiman penting, terutama yang berkaitan dengan alat produksi seperti kapal. Dari 16 ribu kapal yang ada di Indonesia sebanyak dua pertiga nya kapal tua,’’ujar Siswanto Rusdi, Direktur The National Marine Institute saat diminta pendapatnya Jumat (14/7/2017). Menurut dia, kapal-kapal tua tersebut menyebabkan polusi di laut tinggi karena menghasilkan gas buang berupa karbon dengan volume tinggi.
‘’Karena itu perlu dilakukan inovasi teknologi agar polusi berkurang. Tentu saja ini harus melibatkan peran swasta,’’imbuhnya. Belakangan ini, sektor maritim telah melakukan investasi secara besar-besaran dalam riset dan pengembangan untuk memangkas emisi-emisi gas berbahaya dari kapal, sekaligus pengurangan konsumsi bahan bakar dan biaya operasi kapal. Di masa lalu pasar maritim telah melihat sejumlah kemajuan untuk mengembangkan sistem-sistem pemanfaatan kembali energi yang terbuang seperti misalnya turbocharger dan sebagainya.
Sektor kelautan dan perikanan mempunyai daya saing tinggi (competetive advantage) seperti ditunjukkan oleh bahan baku yang tersedia dan produksi yang dihasilkannya. Industri sektor kelautan dan perikanan dapat melahirkan industri-industri lain yang saling mendukung antara satu dengan lainnya.
‘’Agar alat produksi memiliki teknologi terkini tentu pemerintah harus memberikan bantuan terhadap swasta dalam bentuk kredit murah dalam rangka pengadaan kapal,’’sebut Siswanto. Tak hanya inovasi teknologi saja, namun masalah SDM juga perlu diperhatikan. Salah satunya yakni menyiapkan SDM-SDM yang handal yang diharapkan mampu bersaing di pentas global. ‘’Pelaut kita di didik sesuai dengan standar internasional. Namun, sebaiknya untuk masalah pendidikannya dipisahkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sekarang masih dibawah Kemenhub,’’cetusnya.
Perhatian, penggalangan dana dan penerapan inovasi teknologi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu keharusan. Telah terbukti bahwa tanpa dukungan memadai, sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu bertahan dalam krisis moneter yang terjadi 20 tahun silam. Penerapan inovasi teknologi berbasis sektor kelautan dan perikanan penting untuk menjadi tumpuan pembangunan Indonesia kedepan. Tidak ada ekonomi tumbuh tanpa kemajuan teknologi yang mengikutinya. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi ditentukan oleh kekuatan dan daya inovasi. Pada saat ini di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi belum mengedepankan peran dan fungsi inovasi.
Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 silam disebutkan, jika inovasi teknologi dapat ditingkatkan ke angka 14% GDP, maka PDB per kapita Indonesia bisa di dongkrak ke angka USD16.000 yang akan memposisikan Indonesia pada status negara maju. Hal ini memberi isyarat bahwa inovasi teknologi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang kelautan dan perikanan disamping faktor dukungan pemerintah juga dari agresifnya penerapan inovasi teknologi berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah sendiri, dalam rangka mengembangkan sektor maritim, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan akses keuangan di sektor kelautan dan perikanan, melalui Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) pada 2016 lalu.
Program Jaring bertujuan menjawab kebutuhan stakeholder terhadap informasi tentang database kelautan dan perikanan, skema pembiayaan, pemetaan risiko bisnis, dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Program ini juga membuka akses keuangan di sektor maritim dengan pelaku jasa keuangan. Sasaran utama program jaring adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, karena potensi sektor kemaritiman sangat besar tetapi kontribusinya masih sangat kecil untuk perekonomian. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar pada November 2014 silam.
Visi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia segera diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman. Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dengan potensi ekonomi dan ekologi di dalamnya. Karena itu diperlukan inovasi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) agar pengelolaan sektor maritim berjalan optimal sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Pemerintah, mendorong kerja sama dengan swasta, termasuk lembaga riset untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga dinilai penting untuk mendukung industri perikanan sehingga nelayan lebih efisien berproduksi.
‘’Inovasi teknologi di bidang kemaritiman penting, terutama yang berkaitan dengan alat produksi seperti kapal. Dari 16 ribu kapal yang ada di Indonesia sebanyak dua pertiga nya kapal tua,’’ujar Siswanto Rusdi, Direktur The National Marine Institute saat diminta pendapatnya Jumat (14/7/2017). Menurut dia, kapal-kapal tua tersebut menyebabkan polusi di laut tinggi karena menghasilkan gas buang berupa karbon dengan volume tinggi.
‘’Karena itu perlu dilakukan inovasi teknologi agar polusi berkurang. Tentu saja ini harus melibatkan peran swasta,’’imbuhnya. Belakangan ini, sektor maritim telah melakukan investasi secara besar-besaran dalam riset dan pengembangan untuk memangkas emisi-emisi gas berbahaya dari kapal, sekaligus pengurangan konsumsi bahan bakar dan biaya operasi kapal. Di masa lalu pasar maritim telah melihat sejumlah kemajuan untuk mengembangkan sistem-sistem pemanfaatan kembali energi yang terbuang seperti misalnya turbocharger dan sebagainya.
Sektor kelautan dan perikanan mempunyai daya saing tinggi (competetive advantage) seperti ditunjukkan oleh bahan baku yang tersedia dan produksi yang dihasilkannya. Industri sektor kelautan dan perikanan dapat melahirkan industri-industri lain yang saling mendukung antara satu dengan lainnya.
‘’Agar alat produksi memiliki teknologi terkini tentu pemerintah harus memberikan bantuan terhadap swasta dalam bentuk kredit murah dalam rangka pengadaan kapal,’’sebut Siswanto. Tak hanya inovasi teknologi saja, namun masalah SDM juga perlu diperhatikan. Salah satunya yakni menyiapkan SDM-SDM yang handal yang diharapkan mampu bersaing di pentas global. ‘’Pelaut kita di didik sesuai dengan standar internasional. Namun, sebaiknya untuk masalah pendidikannya dipisahkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sekarang masih dibawah Kemenhub,’’cetusnya.
Perhatian, penggalangan dana dan penerapan inovasi teknologi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu keharusan. Telah terbukti bahwa tanpa dukungan memadai, sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu bertahan dalam krisis moneter yang terjadi 20 tahun silam. Penerapan inovasi teknologi berbasis sektor kelautan dan perikanan penting untuk menjadi tumpuan pembangunan Indonesia kedepan. Tidak ada ekonomi tumbuh tanpa kemajuan teknologi yang mengikutinya. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi ditentukan oleh kekuatan dan daya inovasi. Pada saat ini di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi belum mengedepankan peran dan fungsi inovasi.
Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 silam disebutkan, jika inovasi teknologi dapat ditingkatkan ke angka 14% GDP, maka PDB per kapita Indonesia bisa di dongkrak ke angka USD16.000 yang akan memposisikan Indonesia pada status negara maju. Hal ini memberi isyarat bahwa inovasi teknologi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang kelautan dan perikanan disamping faktor dukungan pemerintah juga dari agresifnya penerapan inovasi teknologi berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah sendiri, dalam rangka mengembangkan sektor maritim, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan akses keuangan di sektor kelautan dan perikanan, melalui Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) pada 2016 lalu.
Program Jaring bertujuan menjawab kebutuhan stakeholder terhadap informasi tentang database kelautan dan perikanan, skema pembiayaan, pemetaan risiko bisnis, dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Program ini juga membuka akses keuangan di sektor maritim dengan pelaku jasa keuangan. Sasaran utama program jaring adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, karena potensi sektor kemaritiman sangat besar tetapi kontribusinya masih sangat kecil untuk perekonomian. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar pada November 2014 silam.
Visi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia segera diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman. Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
(dmd)
Lihat Juga :
