Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Ekonomi RI Masih Stagnan
Rabu, 19 Juli 2017 - 11:49 WIB
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Ekonomi RI Masih Stagnan
A
A
A
JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa saat ini kondisi ekonomi di Tanah Air masih stagnan alias tak bergerak. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hampir memasuki usia tiga tahun.
Peneliti Senior Indef Didik J Rachbini menyebutkan, hal ini tercermin dari nilai ekspor Indonesia yang justru merosot tajam. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu tembus USD200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai USD100 miliar.
"Padahal, ekspor ini tanda dinamika kebijakan, kredit bank, employement, dan pemerintah hidup. Tapi sekarang, hampir nyaris USD100 miliar. Jadi separuh tergerus. Ini gawat. Satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika ekonomi di Indonesia," katanya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Selain itu, konsumsi dan daya beli masyarakat yang sebelumnya menjadi andalan pemerintah justru anjlok. Bahkan, sejumlah peritel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena sektor ritel yang tengah lesu saat ini.
"Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermart layoff karyawan. Tandanya, daya beli melemah," imbuh dia.
Politisi PAN ini menambahkan, tingkat kesenjangan di Tanah Air juga masih tinggi. Menurutnya, Indonesia masuk tiga besar negara yang tingkat ketimpangan dan kesenjangannya paling tinggi.
"Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. 1% dari pemilik account di bank, menguasai 80% dari total uang. Itu kesenjangan luar biasa," tutur Didik.
Peneliti Senior Indef Didik J Rachbini menyebutkan, hal ini tercermin dari nilai ekspor Indonesia yang justru merosot tajam. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu tembus USD200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai USD100 miliar.
"Padahal, ekspor ini tanda dinamika kebijakan, kredit bank, employement, dan pemerintah hidup. Tapi sekarang, hampir nyaris USD100 miliar. Jadi separuh tergerus. Ini gawat. Satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika ekonomi di Indonesia," katanya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Selain itu, konsumsi dan daya beli masyarakat yang sebelumnya menjadi andalan pemerintah justru anjlok. Bahkan, sejumlah peritel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena sektor ritel yang tengah lesu saat ini.
"Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermart layoff karyawan. Tandanya, daya beli melemah," imbuh dia.
Politisi PAN ini menambahkan, tingkat kesenjangan di Tanah Air juga masih tinggi. Menurutnya, Indonesia masuk tiga besar negara yang tingkat ketimpangan dan kesenjangannya paling tinggi.
"Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. 1% dari pemilik account di bank, menguasai 80% dari total uang. Itu kesenjangan luar biasa," tutur Didik.
(izz)
Lihat Juga :
