Pemindahan Ibu Kota Ubah Konstelasi Ekonomi RI
Pemindahan Ibu Kota Ubah Konstelasi Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Pemindahan pusat pemerintahan dari Ibukota DKI Jakarta ke wilayah lain dinilai dapat mengubah kondisi konstelasi atau tatanan ekonomi Indonesia secara drastis. Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi mengatakan tatanan ekonomi akan mengalami perubahan yang mencakup interkoneksi transportasi khususnya angkutan udara, sistem perbankan, dan efisiensi kerja aparatur negara.
"Efisiensi kerja yang saya maksudkan adalah menjadi fokus mengurus urusan dinasnya saja," kata Zainul di Jakarta, Senin (24/7/2017).
Gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) ini juga melihat, dampak perubahan lainnya adalah interkoneksi logistik nasional, seperti angkutan udara. Saat ini misalnya, rute angkutan udara terkonsentrasi di DKI Jakarta, sehingga masyarakat Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur yang ingin berpergian ke kota-kota di Sumatera maupun Kalimantan harus transit dulu ke Jakarta.
"Misalnya jadi pindah ke Kalimantan, kan interkoneksinya harus diubah sebab bila tidak ini memakan waktu yang lama. Bayangkan saat ini penduduk NTB harus transit di Jakarta 3-4 jam baru bisa terbang ke Kalimantan. Jika berangkat pagi lalu ada delay, maka tiba di Kalimantan bisa sore. Ini memakan waktu 1 hari sudah namanya. Demikian juga penduduk dari kota-kota di Sumatera harus transit dulu di Jakarta untuk bisa terbang ke Indonesia Tengah dan Timur," jelasnya.
Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, rute penerbangan diyakini akan otomatis bisa berubah. Masyarakat bisa memiliki alternatif rute penerbangan apakah transit terlebih dahulu di Kota Pusat Pemerintahan atau transit di Kota Pusat Bisnis DKI Jakarta. "Paling tidak ini akan membuat perekonomian semakin dinamis dan aktif," terang dia.
Hal lainnya yang bisa berdampak adalah perubahan sistem perbankan. Jika selama ini kantor pusat bank-bank berada di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka terbuka kemungkinan perpindahan beberapa kantor pusat bank ke Kalimantan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bank-bank pembangunan daerah di Kalimantan bisa semakin berkembang.
"Dana pihak ketiga perbankan juga bisa semakin tersebar, tidak terkonsentrasi di DKI Jakarta saja. Penyaluran kredit di kota-kota sekitar pusat pemerintahan juga akan berkembang," paparnya.
Di luar hal-hal tersebut, dia menilai wacana pemindahan pusat pemerintahan harus dikaji secara mendalam, termasuk sejauh mana dampaknya bagi perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur. "Apakah bisa turut menggerakkan perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur atau tidak. Saya sangat berharap ini bisa turut menggerakkan perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat. Aspek ini yang sangat penting," tutup dia.
"Efisiensi kerja yang saya maksudkan adalah menjadi fokus mengurus urusan dinasnya saja," kata Zainul di Jakarta, Senin (24/7/2017).
Gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) ini juga melihat, dampak perubahan lainnya adalah interkoneksi logistik nasional, seperti angkutan udara. Saat ini misalnya, rute angkutan udara terkonsentrasi di DKI Jakarta, sehingga masyarakat Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur yang ingin berpergian ke kota-kota di Sumatera maupun Kalimantan harus transit dulu ke Jakarta.
"Misalnya jadi pindah ke Kalimantan, kan interkoneksinya harus diubah sebab bila tidak ini memakan waktu yang lama. Bayangkan saat ini penduduk NTB harus transit di Jakarta 3-4 jam baru bisa terbang ke Kalimantan. Jika berangkat pagi lalu ada delay, maka tiba di Kalimantan bisa sore. Ini memakan waktu 1 hari sudah namanya. Demikian juga penduduk dari kota-kota di Sumatera harus transit dulu di Jakarta untuk bisa terbang ke Indonesia Tengah dan Timur," jelasnya.
Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, rute penerbangan diyakini akan otomatis bisa berubah. Masyarakat bisa memiliki alternatif rute penerbangan apakah transit terlebih dahulu di Kota Pusat Pemerintahan atau transit di Kota Pusat Bisnis DKI Jakarta. "Paling tidak ini akan membuat perekonomian semakin dinamis dan aktif," terang dia.
Hal lainnya yang bisa berdampak adalah perubahan sistem perbankan. Jika selama ini kantor pusat bank-bank berada di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka terbuka kemungkinan perpindahan beberapa kantor pusat bank ke Kalimantan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bank-bank pembangunan daerah di Kalimantan bisa semakin berkembang.
"Dana pihak ketiga perbankan juga bisa semakin tersebar, tidak terkonsentrasi di DKI Jakarta saja. Penyaluran kredit di kota-kota sekitar pusat pemerintahan juga akan berkembang," paparnya.
Di luar hal-hal tersebut, dia menilai wacana pemindahan pusat pemerintahan harus dikaji secara mendalam, termasuk sejauh mana dampaknya bagi perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur. "Apakah bisa turut menggerakkan perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur atau tidak. Saya sangat berharap ini bisa turut menggerakkan perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat. Aspek ini yang sangat penting," tutup dia.
(akr)
Explore More