Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rumuskan Kebijakan Pembangunan, Bappenas Mengadopsi Big Data
Rumuskan Kebijakan Pembangunan, Bappenas Mengadopsi Big Data
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro meyakini bahwa kehadiran Big Data yang diusung oleh Bank Indonesia (BI), bakal sangat bermanfaat dalam merumuskan perencanaan kebijakan. Menurutnya kebutuhan data yang lebih aktual, sangat mutlak dalam hal perencanaan kebijakan.
Selama ini menurutnya analisis kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, didasarkan pada data-data konvensional seperti data statistik, laporan rutin yang dikumpulkan beberapa waktu sebelumnya untuk dijadikan dasar proyeksi ke depan. "Big data dengan segala karakteristiknya kemudian menyediakan gambaran lebih aktual dan lebih spesifik mengenai isu pembangunan," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Dengan kata lain, lanjut Bambang, big data berpotensi memberikan gambaran terkini mengenai bagaimana pembangunan berjalan dan semakin banyak data atau informasi yang didapat semestinya akan membuat perumusan kebijakan atau perencanaan akan lebih valid apabila mampu dianalisis dengan baik. "Jadi kita bicara mengenai evidence based policy," lanjutnya.
(Baca Juga: Bangun Kota Pintar, BI Dorong Pemanfaatan Big Data
Namun lagi-lagi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi jika ingin memaksimalkan big data ini. Tantangannya adalah bagaimana proses menangkap menganalisis data tersebut dan secara bertanggungjawab mampu memanfaatkan sumber-sumber dari data baru yang disajikan.
"Untuk hal ini dibutuhkan perubahan pola pikir dalam penyusunan kebijakan perekonomian dari fokus perencanaan jangka menengah dan panjang berbasis statistik dan data konvensional menjadi fokus ke target-target jangka pendek berbasis dinamika dan tren pereknomian yang bersifat real time," paparnya.
Terang dia jika Indonesia tidak ingin tertinggal, maka pemerintah bersama BI harus sesegera mungkin mengadopsi Big Data. "Karena pertama, manfaatnya untuk pengambilan keputusan. Kedua basis terhadap kebijakan yang diambil, dan ketiga pelaksanaan monitoring dan evaluasi program," pungkasnya.
Selama ini menurutnya analisis kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, didasarkan pada data-data konvensional seperti data statistik, laporan rutin yang dikumpulkan beberapa waktu sebelumnya untuk dijadikan dasar proyeksi ke depan. "Big data dengan segala karakteristiknya kemudian menyediakan gambaran lebih aktual dan lebih spesifik mengenai isu pembangunan," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Dengan kata lain, lanjut Bambang, big data berpotensi memberikan gambaran terkini mengenai bagaimana pembangunan berjalan dan semakin banyak data atau informasi yang didapat semestinya akan membuat perumusan kebijakan atau perencanaan akan lebih valid apabila mampu dianalisis dengan baik. "Jadi kita bicara mengenai evidence based policy," lanjutnya.
(Baca Juga: Bangun Kota Pintar, BI Dorong Pemanfaatan Big Data
Namun lagi-lagi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi jika ingin memaksimalkan big data ini. Tantangannya adalah bagaimana proses menangkap menganalisis data tersebut dan secara bertanggungjawab mampu memanfaatkan sumber-sumber dari data baru yang disajikan.
"Untuk hal ini dibutuhkan perubahan pola pikir dalam penyusunan kebijakan perekonomian dari fokus perencanaan jangka menengah dan panjang berbasis statistik dan data konvensional menjadi fokus ke target-target jangka pendek berbasis dinamika dan tren pereknomian yang bersifat real time," paparnya.
Terang dia jika Indonesia tidak ingin tertinggal, maka pemerintah bersama BI harus sesegera mungkin mengadopsi Big Data. "Karena pertama, manfaatnya untuk pengambilan keputusan. Kedua basis terhadap kebijakan yang diambil, dan ketiga pelaksanaan monitoring dan evaluasi program," pungkasnya.
(akr)
Explore More