Salurkan Pembiayaan Mikro Perumahan, BRI Target 3.000 Rumah
Salurkan Pembiayaan Mikro Perumahan, BRI Target 3.000 Rumah
A
A
A
SEMARANG - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan, mampu menyalurkan pembiyaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap mencapai 3.000 rumah. Pembiayaan sistem baru ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam upaya menyediakan, rumah layak huni bagi masyarakat.
Direktur Konsumer BRI Randi Anto mengatakan, skema pembiayaan perumahan untuk rumah swadaya sangat menarik dan sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan rumah kepada warga kurang mampu, dan pemilikk rumah tidak layak huni.
“Untuk tahap awal ini kita targetkan bisa membiayai setidaknya 3.000 rumah, di seluruh wilayah yang menjadi pilot project,” katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Direktrot Jenderal Pembiayaan Kementrian PUPR di Fakultas Teknik Sipil UNDIP Semarang, Rabu (23/8/2017).
Dia menjelaskan, pembiayaan perumahan mikro ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan sektor mikro sebelumnya yakni diberikan kepada pedagang, nelayan hingga tukang ojek. Hanya saja, pembiayaan ini khusus untuk pembangunan rumah.
“Skemanya bergulir. Dari Kementrian PUPR sudah memberikan plafon yakni maksimal Rp50 juta dengan waktu lima tahun. Jika nanti selesai dan pembangunan rumah belum selesai, bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Persyaratannya sendiri, diterangkan sangat mudah yakni cukup dengan menujukan surat keterangan usaha, dan juga surat keterangan kepemilikan tanah yang akan dibangun. “Pengajuannya bisa dimana saja di seluruh unit Bank BRI. Di Indonesia ada sekitar 5.000 unit Bank BRI,” tambahnya.
Melalui pembiayaan mikro perumahan ini masyarakat sektor informasi memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang sifatnya inkremental dan berulang dalam memenuhi kebutuhan rumahnya secara bertahap.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR Lana Winayanti mengatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak tetap, seperti buruh, pedagang dan lainnya, masih sulit mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari bank.
Oleh karena itu melalui pembiayaan mikro tersebut, diharapkan sesuai dengan karakteristik, penghasilan masyarakat sektor informal yang kurang cocok diberikan kredit dalam jumlah besar. “Desain pembiayaan mikro perumahan ini maksimum hanya Rp50 juta dengan tenor waktu maksimal 5 tahun. Sumber danannya sendiri untuk saat ini murni dari lembaga keuangan itu sendiri,” katanya.
Pemanfaatan pembiayaan mikro perumahan ini juga lebih fleksibel mulai dari pembelian kavling tanah, sertfikasi, bangunan pagar, bangunan pondasi, bangunan konstruksi bangunan, perluasan rumah, perbaikan rumah sampai akhirnya rumah jadi dan layak huni.
Guna menjalankan program tersebut, Kementrian PUPR menggandeng empat lembaga keuangan yakni BRI, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), PT Pegadaian dan yayasan Habitat kemanusiaan Indonesia (YHKI).
Direktur Konsumer BRI Randi Anto mengatakan, skema pembiayaan perumahan untuk rumah swadaya sangat menarik dan sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan rumah kepada warga kurang mampu, dan pemilikk rumah tidak layak huni.
“Untuk tahap awal ini kita targetkan bisa membiayai setidaknya 3.000 rumah, di seluruh wilayah yang menjadi pilot project,” katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Direktrot Jenderal Pembiayaan Kementrian PUPR di Fakultas Teknik Sipil UNDIP Semarang, Rabu (23/8/2017).
Dia menjelaskan, pembiayaan perumahan mikro ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan sektor mikro sebelumnya yakni diberikan kepada pedagang, nelayan hingga tukang ojek. Hanya saja, pembiayaan ini khusus untuk pembangunan rumah.
“Skemanya bergulir. Dari Kementrian PUPR sudah memberikan plafon yakni maksimal Rp50 juta dengan waktu lima tahun. Jika nanti selesai dan pembangunan rumah belum selesai, bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Persyaratannya sendiri, diterangkan sangat mudah yakni cukup dengan menujukan surat keterangan usaha, dan juga surat keterangan kepemilikan tanah yang akan dibangun. “Pengajuannya bisa dimana saja di seluruh unit Bank BRI. Di Indonesia ada sekitar 5.000 unit Bank BRI,” tambahnya.
Melalui pembiayaan mikro perumahan ini masyarakat sektor informasi memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang sifatnya inkremental dan berulang dalam memenuhi kebutuhan rumahnya secara bertahap.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR Lana Winayanti mengatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak tetap, seperti buruh, pedagang dan lainnya, masih sulit mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari bank.
Oleh karena itu melalui pembiayaan mikro tersebut, diharapkan sesuai dengan karakteristik, penghasilan masyarakat sektor informal yang kurang cocok diberikan kredit dalam jumlah besar. “Desain pembiayaan mikro perumahan ini maksimum hanya Rp50 juta dengan tenor waktu maksimal 5 tahun. Sumber danannya sendiri untuk saat ini murni dari lembaga keuangan itu sendiri,” katanya.
Pemanfaatan pembiayaan mikro perumahan ini juga lebih fleksibel mulai dari pembelian kavling tanah, sertfikasi, bangunan pagar, bangunan pondasi, bangunan konstruksi bangunan, perluasan rumah, perbaikan rumah sampai akhirnya rumah jadi dan layak huni.
Guna menjalankan program tersebut, Kementrian PUPR menggandeng empat lembaga keuangan yakni BRI, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), PT Pegadaian dan yayasan Habitat kemanusiaan Indonesia (YHKI).
(akr)
Explore More