Pelamar CPNS Kemenhum HAM Capai 1,3 Juta
Selasa, 05 September 2017 - 21:01 WIB
Pelamar CPNS Kemenhum HAM Capai 1,3 Juta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, saat ini sudah ada 1,3 juta pelamar yang akan mengikuti tes untuk seleksi pegawai di kementeriannya. Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini akan menempati beberapa posisi penting.
Pengumuman CPNS-nya sendiri sudah mulai dilakukan sejak awal Agustus lalu. Dan jumlah pelamar mencapai angka lebih dari 1 juta dari berbagai tingkatan pendidikan.
"Jumlahnya 1,3 juta dan salah satunya untuk posisi penjaga lapas itu ada sekitar 14 ribuan, itu yang melamar di posisi tersebut ya," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Yasonna menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya mengikuti standar tes kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terlebih lagi karena yang melamar di kementerian tersebut cukup banyak.
"Kami mengacu pada ketetapan BKN, jadi harus tes di Computer Asissted Test (CAT). Kemudian juga kami minta ombudsman, semua mengawasinya supaya berjalan profesional. Arahan saya, semua harus dilakukan dengan baik. Ini 1,3 juta bisa masalah ini itu, bisa orang ribut, heboh," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk yang pertama, peserta harus lolos tes administrasi, dan Yasonna memandang banyak proses yang tidak semestinya.
"Terus ada juga yang mengatakan ijazah bagaimana? Kalau enggak ada ijazah, ya enggak bisa. Kan ada sekarang SMA lulus, ijazah belum keluar, jadi apa boleh buat, kami sudah strict dengan aturan itu. Jadi enggak bisa," katanya.
"Kalau ada kesalahan dokumen tidak lengkap juga tidak bisa. Ini semua tahap pertama (seleksi administrasi). Setelah itu CAT, dalam CAT ini akan terpotong 40%. Baru psikotes," pungkasnya.
Pengumuman CPNS-nya sendiri sudah mulai dilakukan sejak awal Agustus lalu. Dan jumlah pelamar mencapai angka lebih dari 1 juta dari berbagai tingkatan pendidikan.
"Jumlahnya 1,3 juta dan salah satunya untuk posisi penjaga lapas itu ada sekitar 14 ribuan, itu yang melamar di posisi tersebut ya," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Yasonna menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya mengikuti standar tes kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terlebih lagi karena yang melamar di kementerian tersebut cukup banyak.
"Kami mengacu pada ketetapan BKN, jadi harus tes di Computer Asissted Test (CAT). Kemudian juga kami minta ombudsman, semua mengawasinya supaya berjalan profesional. Arahan saya, semua harus dilakukan dengan baik. Ini 1,3 juta bisa masalah ini itu, bisa orang ribut, heboh," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk yang pertama, peserta harus lolos tes administrasi, dan Yasonna memandang banyak proses yang tidak semestinya.
"Terus ada juga yang mengatakan ijazah bagaimana? Kalau enggak ada ijazah, ya enggak bisa. Kan ada sekarang SMA lulus, ijazah belum keluar, jadi apa boleh buat, kami sudah strict dengan aturan itu. Jadi enggak bisa," katanya.
"Kalau ada kesalahan dokumen tidak lengkap juga tidak bisa. Ini semua tahap pertama (seleksi administrasi). Setelah itu CAT, dalam CAT ini akan terpotong 40%. Baru psikotes," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
