Freeport Sepakat Lepas 51% Saham, Pemerintah Diminta Siapkan SDM
Kamis, 14 September 2017 - 23:34 WIB
Freeport Sepakat Lepas 51% Saham, Pemerintah Diminta Siapkan SDM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah didesak oleh DPR untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk nantinya mengelola tambang Grasberg, Papua setelah PT Freeport Indonesia sepakat melepas sebagian saham (Divestasi) sebesar 51% ke pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Jamaro Dulung menambahkan, jangan sampai Indonesia justru mengimpor tenaga kerja ketika sudah menguasai tambang Grasberg.
"Ada hal yang menjadi persoalan. Pertama adalah tenaga kerja. Bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk tenaga kerja, kalau realisasi divestasi terwujud. Bahkan, saat ada Smelter 2022," ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Ia memberikan contoh, bila di Morowali, ada PMA menghadirkan tenaga kerja dari luar. Bahkan, tukang sapu sampai manager itu orang luar. Dengan alasan bahwa mesin yang dirangkai dari luar semua pakai bahasa dari salah satu negara, sehingga full skill harus orang dari luar itu.
"Ini terjadi karena kita ini tidak konferehensif menyiapkan sumber daya. Contoh Semen Tonasa saat mau berdiri, lulusan SMK diambil di sekolahkan di Cheko di perusahaan semen tercanggih. Itu dipersiapkan semua sehingga saat operasi semuanya siap," ungkap dia.
Terkait kejadian di Morowali itu, Andi Jamaro meminta Kementeriam PUPR harus bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang memang punya skill yang berhubungan dengan kebutuhan tambang emas dan Smelter. "Karena ini harus dilakukan. Sebab, era MEA itu tidak ada alasan untuk melarang masuk tenaga kerja dari luar negeri. Jangan sampai pas divestasi 51% dan Smelter dibangun tenaga kerja dari luar," pungkas dia.
"Ada hal yang menjadi persoalan. Pertama adalah tenaga kerja. Bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk tenaga kerja, kalau realisasi divestasi terwujud. Bahkan, saat ada Smelter 2022," ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Ia memberikan contoh, bila di Morowali, ada PMA menghadirkan tenaga kerja dari luar. Bahkan, tukang sapu sampai manager itu orang luar. Dengan alasan bahwa mesin yang dirangkai dari luar semua pakai bahasa dari salah satu negara, sehingga full skill harus orang dari luar itu.
"Ini terjadi karena kita ini tidak konferehensif menyiapkan sumber daya. Contoh Semen Tonasa saat mau berdiri, lulusan SMK diambil di sekolahkan di Cheko di perusahaan semen tercanggih. Itu dipersiapkan semua sehingga saat operasi semuanya siap," ungkap dia.
Terkait kejadian di Morowali itu, Andi Jamaro meminta Kementeriam PUPR harus bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang memang punya skill yang berhubungan dengan kebutuhan tambang emas dan Smelter. "Karena ini harus dilakukan. Sebab, era MEA itu tidak ada alasan untuk melarang masuk tenaga kerja dari luar negeri. Jangan sampai pas divestasi 51% dan Smelter dibangun tenaga kerja dari luar," pungkas dia.
(akr)
