Faisal Basri: Seharusnya BI Tak Urusi Top Up E-Money
Selasa, 19 September 2017 - 18:08 WIB
Faisal Basri: Seharusnya BI Tak Urusi Top Up E-Money
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menegaskan tidak akan mengenakan biaya top up untuk uang elektronik atau e-money. Namun, Bank Indonesia (BI) justru akan mengenakan biaya setiap top up e-money.
(Baca: Bank-bank BUMN Batal Pungut Biaya Isi Ulang E-Money )
Ekonom Faisal Basri mengatakan, jika Himbara saja kompak menolak maka keheranan muncul ke BI. Faisal justru bingung sama BI yang mewacanakan top up kena biaya.
"Himbara menolak biaya top up? Himbara sendiri menolak, wah BI-nya gimana? Jadi, yang mau siapa sih? Teknologi selama ini ada siapa aja? Memang dari perbankan ya," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, BI juga sudah melampaui batas kewenangan. Kebijakan teknis seperti pengenaan biaya top up sudah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jadi, tujuan gini ini kan urusan teknis, harusnya yang urusin ini kalau yang teknis-teknis serahkan ke OJK. UU sistem pembayaran yang dimaksud, yakni sistem pembayaran juga bukan yang ecek-ecek kayak gini," terang dia.
(Baca: Alasan Himbara Batalkan Biaya Top Up E-Money )
Dia menambahkan, dengan menggelorakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) maka seharusnya ada insentif yang diberikan. Jangan justru membebani nasabah pakai biaya.
"Ingatlah tujuan kita non tunai. Jadi, yang tunai justru dikasih insentif, kan begitu, jangan kebalik-balik," kata Faisal.
(Baca: Bank-bank BUMN Batal Pungut Biaya Isi Ulang E-Money )
Ekonom Faisal Basri mengatakan, jika Himbara saja kompak menolak maka keheranan muncul ke BI. Faisal justru bingung sama BI yang mewacanakan top up kena biaya.
"Himbara menolak biaya top up? Himbara sendiri menolak, wah BI-nya gimana? Jadi, yang mau siapa sih? Teknologi selama ini ada siapa aja? Memang dari perbankan ya," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, BI juga sudah melampaui batas kewenangan. Kebijakan teknis seperti pengenaan biaya top up sudah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jadi, tujuan gini ini kan urusan teknis, harusnya yang urusin ini kalau yang teknis-teknis serahkan ke OJK. UU sistem pembayaran yang dimaksud, yakni sistem pembayaran juga bukan yang ecek-ecek kayak gini," terang dia.
(Baca: Alasan Himbara Batalkan Biaya Top Up E-Money )
Dia menambahkan, dengan menggelorakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) maka seharusnya ada insentif yang diberikan. Jangan justru membebani nasabah pakai biaya.
"Ingatlah tujuan kita non tunai. Jadi, yang tunai justru dikasih insentif, kan begitu, jangan kebalik-balik," kata Faisal.
(izz)
Lihat Juga :
