Pemerintah Ajak Swasta Jaga Stabilitas Pasokan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam menjaga kestabilan pasokan pangan sehingga gejolak harga dapat diredam, demi mewujudkan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Pemerintah dinilai dapat menelurkan kebijakan yang mampu mendorong investasi pada bidan ini.
Akhirnya Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spudnik Sujono mengatakan, swasta dapat menggarap untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dalam jangka panjang. Tak hanya itu, menurutnya, pihak swasta juga bisa kemudian untuk memfasilitasi sarana dan pendampingan teknis yang dibutuhkan petani.
Sementara pemerintah membangun infrastruktur penunjang. Misalnya, jaringan irigasi dan paket regulasi pendukung demi terwujudnya Indonesia sebagai produsen pangan yang handal. "Dengan begitu, cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dapat lebih mudah tercapai dan kesejahteraan petani bawang merah dapat tercapai pula," terang Spudnik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Sabtu (30/9/2017).
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pihaknya tidak mampu bekerja sendiri untuk menjaga pasokan dan sekaligus menyejahterakan petani secara berkesinambungan. Sambung dia berharap ada dukungan dari pihak lain, agar hal tersebut dapat terwujud sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.
Lebih lanjut Ia mencontohkan, misalnya, kala petani mengeluhkan soal rendahnya harga jual, diharapkan ada dukungan dan sinergisitas, seperti dari perbankan, BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementan, TPID, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta pelaku usaha lainnya dalam penanganannya.
"Saya berkeyakinan, semua pihak memiliki peran penting masing-masing yang dapat saling bersinergi untuk bersama-sama menyejahterakan petani bawang merah," ungkap dia.
Akhirnya Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spudnik Sujono mengatakan, swasta dapat menggarap untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dalam jangka panjang. Tak hanya itu, menurutnya, pihak swasta juga bisa kemudian untuk memfasilitasi sarana dan pendampingan teknis yang dibutuhkan petani.
Sementara pemerintah membangun infrastruktur penunjang. Misalnya, jaringan irigasi dan paket regulasi pendukung demi terwujudnya Indonesia sebagai produsen pangan yang handal. "Dengan begitu, cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dapat lebih mudah tercapai dan kesejahteraan petani bawang merah dapat tercapai pula," terang Spudnik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Sabtu (30/9/2017).
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pihaknya tidak mampu bekerja sendiri untuk menjaga pasokan dan sekaligus menyejahterakan petani secara berkesinambungan. Sambung dia berharap ada dukungan dari pihak lain, agar hal tersebut dapat terwujud sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.
Lebih lanjut Ia mencontohkan, misalnya, kala petani mengeluhkan soal rendahnya harga jual, diharapkan ada dukungan dan sinergisitas, seperti dari perbankan, BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementan, TPID, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta pelaku usaha lainnya dalam penanganannya.
"Saya berkeyakinan, semua pihak memiliki peran penting masing-masing yang dapat saling bersinergi untuk bersama-sama menyejahterakan petani bawang merah," ungkap dia.
(akr)