Pengusaha Minta Industri Tak Dibebani PPN Pasca Panen
Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:18 WIB
Pengusaha Minta Industri Tak Dibebani PPN Pasca Panen
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Fransciscus Welirang meminta pemerintah tidak membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada industri pasca panen. Pasalnya, hal ini akan menghambat perkembangan industri tersebut.
Dia menilai, salah satu yang menghambat berkembangnya industri pasca panen adalah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak jelas itu. Sebab itu, pemerintah diminta mempertimbangkan untuk membebaskan pajak tersebut.
"Pasca panen cabai saya berharap bisa berkembang. Salah satu faktor yang menghambat pasca panen adalah kebijakan pemerintah, khususnya pajak pertambahan nilai bagi pelaku usaha pasca panen. Enggak jelas. Tidak hanya cabai, juga untuk produk pertanian lainnya. Seperti pasca pasca panen padi, jagung, kedelai dan sebagainya," terangnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Menurutnya, industri pasca panen sejatinya sangat penting untuk menjaga produk dari kebusukan dan kemubaziran. Sebab, hanya teknologi pasca panen yang bisa melakukan hal tersebut. Karena itu, pemerintah harus memberikan insentif dan bukan justru memberikan beban baru bagi usaha tersebut.
"Pemerintah perlu membebaskan PPN. Pasca panen ini penting karena menjaga produk dari kebusukan, dan kemubaziran. Hanya teknologi pasca panen yang bisa. Untuk itu, pasca panen memerlukan input teknologi, seperti pendinginan, pengeringan, pengemasan. Karena itu harus ada insentif," tutur dia.
Khusus untuk komoditas cabai, industri pasca panen akan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing. Cabai akan memiliki daya tahan yang lebih lama dan harga tidak terlalu bergejolak.
"Serta mampu mengatasi permasalahan fluktuasi supply dan harga. Kalau pengusaha membicarakan hal ini mungkin tidak diterima. Mungkin hal ini bisa dipelajari oleh akademisi," terangnya.
Dia menilai, salah satu yang menghambat berkembangnya industri pasca panen adalah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak jelas itu. Sebab itu, pemerintah diminta mempertimbangkan untuk membebaskan pajak tersebut.
"Pasca panen cabai saya berharap bisa berkembang. Salah satu faktor yang menghambat pasca panen adalah kebijakan pemerintah, khususnya pajak pertambahan nilai bagi pelaku usaha pasca panen. Enggak jelas. Tidak hanya cabai, juga untuk produk pertanian lainnya. Seperti pasca pasca panen padi, jagung, kedelai dan sebagainya," terangnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Menurutnya, industri pasca panen sejatinya sangat penting untuk menjaga produk dari kebusukan dan kemubaziran. Sebab, hanya teknologi pasca panen yang bisa melakukan hal tersebut. Karena itu, pemerintah harus memberikan insentif dan bukan justru memberikan beban baru bagi usaha tersebut.
"Pemerintah perlu membebaskan PPN. Pasca panen ini penting karena menjaga produk dari kebusukan, dan kemubaziran. Hanya teknologi pasca panen yang bisa. Untuk itu, pasca panen memerlukan input teknologi, seperti pendinginan, pengeringan, pengemasan. Karena itu harus ada insentif," tutur dia.
Khusus untuk komoditas cabai, industri pasca panen akan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing. Cabai akan memiliki daya tahan yang lebih lama dan harga tidak terlalu bergejolak.
"Serta mampu mengatasi permasalahan fluktuasi supply dan harga. Kalau pengusaha membicarakan hal ini mungkin tidak diterima. Mungkin hal ini bisa dipelajari oleh akademisi," terangnya.
(izz)
Lihat Juga :
