BNI Siapkan Kredit untuk Para Penggarap Hutan di Jawa Timur

PROBOLINGGO - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) siap menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang dilengkapi Kartu Tani untuk program Perhutanan Sosial. Hal ini merupakan dukungan awal industri perbankan terhadap program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Penyaluran KUR, Kartu Tani, dan CSR BNI tersebut dilaksanakan secara simbolis di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Mariani Soemarno, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Acara tersebut juga diikuti sekitar 1.500 petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo, Lumajang, dan Jember.

Jokowi berpesan kepada masyarakat penggarap lahan hutan agar memaksimalkan dengan menanaminya sehingga produktif. Dalam menanam para petani juga harus menghitung berapa hasil panen dan keuntungannya. Petani dapat memanfaatkan pinjaman dari bank BUMN yang bisa disesuaikan dengan keperluan petani.

"Saya minta semua peserta Perhutanan Sosial agar serius bertanam dan menjadikan lahannya produktif. Apabila ditemukan ada yang menyeleweng atau tidak menggarap lahannya akan langsung dicabut izinnya. Semua penduduk harus produktif menanami lahan, sehingga Indonesia bisa berorientasi ekspor ke negara lain," ujar Jokowi di Probolinggo, Kamis (2/11/2017).

Pada acara tersebut, BNI menyerahkan secara simbolis KUR dan Kartu Tani kepada 10 petani penggarap lahan yang mewakili KPH Probolinggo, Lumajang dan Jember. Selain itu juga ada penyerahan SK Menteri IPHPS dan KULIN KK oleh Jokowi kepada 10 penerima secara simbolis.

Salah satu dasar pembiayaan KUR bagi para penggarap lahan adalah adanya pengakuan negara terhadap petani-petani yang tertuang dalam SK Menteri tersebut (IPHPS & KULIN KK). Sehingga perbankan dapat membiayai petani tersebut.

Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini akan dapat memberikan manfaat, pertama, kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap. Kedua, petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan.

Ketiga, mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Keempat, mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan. Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan.

Keenam, mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang). Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan.

"Untuk itu, BNI telah menyiapkan lebih dari 900 Kartu Tani untuk disalurkan kepada para petani penggarap lahan di Probolinggo dan sekitarnya," ujar Catur dalam kesempatan sama.

BNI juga menyiapkan penyaluran KUR untuk membantu pembelian bibit Sengon dan penanamannya bagi para petani di Probolinggo, Jember, dan Lumajang. KUR yang disiapkan bagi para petani penggarap di Probolinggo sebanyak 523 debitur dengan nilai Rp7 miliar, dengan dilengkapi 624 Kartu Tani.

Adapun untuk petani di Lumajang, BNI menyalurkan KUR kepada 150 peternak sapi senilai Rp3 miliar dengan dilengkapi 150 Kartu Tani. Begitu pula untuk petani di Jember, BNI menyalurkan KUR untuk 112 petani senilai lebih dari Rp230 juta dan diberi 125 Kartu Tani.

BNI melengkapi dukungannya kepada masyarakat penggarap hutan tersebut dengan bantuan 10 unit hand traktor, 22 unit pompa air, dan renovasi bangunan sekolah serta alat peraga senilai Rp100 juta.

Penggarap yang berada dalam kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan dilibatkan dalam acara di Probolinggo ini adalah KPH Probolinggo-Gading 1 dengan luas lahan garapan 83 hektar (ha) dan jumlah penggarap sebanyak 45 orang).

Lalu, KPH Probolinggo-Gading 2 dengan luas 496 ha dan jumlah penggarap 265 orang, KPH Probolinggo-Lumbang dengan luas lahan 694 ha dan jumlah penggarap 376 orang. Selain itu, KPH Lumajang yang memiliki luas lahan 940 ha dan jumlah penggarap 305 orang.

Kemudian, KPH Jember dengan luas 612 ha dan jumlah penggarap 125 orang. Dengan demikian luasan area KPH dalam acara Probolinggo mencapai total 2.825 Ha dan melibatkan 1.116 petani penggarap.