Program Padat Karya Akan Menyerap 263.000 Tenaga Kerja
Senin, 06 November 2017 - 10:50 WIB
Program Padat Karya Akan Menyerap 263.000 Tenaga Kerja
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp11,2 triliun dari total anggaran Rp107,3 triliun pada 2018 untuk program padat karya cash.
Program ini dicanangkan Presiden untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja di daerah di sejumlah pos kementerian. Salah satunya adalah Kementerian PUPR.
Program padat karya untuk lingkup PUPR meliputi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pemeliharaan rutin jalan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono mengatakan, program tersebut mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK).
”Untuk upah yang dibayarkan dilakukan harian mencapai Rp2,4 triliun dari total alokasi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Adapun upah yang diterima mencapai sekitar Rp100.000 hingga Rp160.000 per orang per hari.
Masing-masing alokasi anggaran program padat karya di Kementerian PUPR antara lain terdapat pada program P3TGAI dengan nilai Rp1,1 triliun meliputi belanja upah Rp379,7 miliar di 5.000 lokasi dan tenaga kerja yang terserap 62.400 orang.
Proyek operasi dan pemeliharaan irigasi dengan nilai Rp1,6 triliun meliputi belanja upah sebesar Rp664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. Lalu, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp986,7 miliar meliputi belanja upahnya Rp418,5 miliar dengan target 44.366 km jalan, 397.657 meter jembatan, dan mampu menyerap 26.151 orang.
Sementara pada program Rumah Khusus nilai anggarannya mencapai Rp699,2 miliar dengan belanja upah Rp157,3 miliar di 4.550 unit dan akan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja.
Di bidang peningkatan kualitas pemukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Paksimas, dan TPS-3R dialokasikan anggaran Rp3,5 triliun dengan belanja upah Rp800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja 115.569 orang. Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR membagi program padat karya menjadi dua tipe.
Padat Karya Tipe 1 dengan alokasi anggaran Rp6,8 triliun terdiri dari komponen upah dan bahan/sedikit alat bantu. Padat Karya Tipe 2 dengan anggaran Rp4,4 triliun yang hanya komponen bantuan bahan/material bangunan.
Sedangkan tenaga kerjanya dilakukan swadaya oleh masyarakat mandiri, seperti Program Pamsimas dan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan, alat bantu yang digunakan juga sederhana, seperti cangkul, sekop, cetok, perkakas tukang lainnya, dan molen.
Sementara peralatan untuk Rumah Khusus dilaksanakan kontraktual dan pada umumnya berlokasi di daerah terpencil. Basuki memaparkan, program padat karya PUPR akan dimulai pada Januari mendatang. Saat ini Kementerian PUPR sedang menyusun mekanisme terkait rekrutmen pekerja.
”Ada mekanisme barunya, jadi diperbesar, karena kebutuhan untuk distribusi uang ke masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan, kemiskinan, agar daya beli naik,” katanya. (Ichsan Amin)
Program ini dicanangkan Presiden untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja di daerah di sejumlah pos kementerian. Salah satunya adalah Kementerian PUPR.
Program padat karya untuk lingkup PUPR meliputi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pemeliharaan rutin jalan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono mengatakan, program tersebut mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK).
”Untuk upah yang dibayarkan dilakukan harian mencapai Rp2,4 triliun dari total alokasi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Adapun upah yang diterima mencapai sekitar Rp100.000 hingga Rp160.000 per orang per hari.
Masing-masing alokasi anggaran program padat karya di Kementerian PUPR antara lain terdapat pada program P3TGAI dengan nilai Rp1,1 triliun meliputi belanja upah Rp379,7 miliar di 5.000 lokasi dan tenaga kerja yang terserap 62.400 orang.
Proyek operasi dan pemeliharaan irigasi dengan nilai Rp1,6 triliun meliputi belanja upah sebesar Rp664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. Lalu, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp986,7 miliar meliputi belanja upahnya Rp418,5 miliar dengan target 44.366 km jalan, 397.657 meter jembatan, dan mampu menyerap 26.151 orang.
Sementara pada program Rumah Khusus nilai anggarannya mencapai Rp699,2 miliar dengan belanja upah Rp157,3 miliar di 4.550 unit dan akan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja.
Di bidang peningkatan kualitas pemukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Paksimas, dan TPS-3R dialokasikan anggaran Rp3,5 triliun dengan belanja upah Rp800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja 115.569 orang. Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR membagi program padat karya menjadi dua tipe.
Padat Karya Tipe 1 dengan alokasi anggaran Rp6,8 triliun terdiri dari komponen upah dan bahan/sedikit alat bantu. Padat Karya Tipe 2 dengan anggaran Rp4,4 triliun yang hanya komponen bantuan bahan/material bangunan.
Sedangkan tenaga kerjanya dilakukan swadaya oleh masyarakat mandiri, seperti Program Pamsimas dan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan, alat bantu yang digunakan juga sederhana, seperti cangkul, sekop, cetok, perkakas tukang lainnya, dan molen.
Sementara peralatan untuk Rumah Khusus dilaksanakan kontraktual dan pada umumnya berlokasi di daerah terpencil. Basuki memaparkan, program padat karya PUPR akan dimulai pada Januari mendatang. Saat ini Kementerian PUPR sedang menyusun mekanisme terkait rekrutmen pekerja.
”Ada mekanisme barunya, jadi diperbesar, karena kebutuhan untuk distribusi uang ke masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan, kemiskinan, agar daya beli naik,” katanya. (Ichsan Amin)
(nfl)
Lihat Juga :
