BPS Pakai Data E-KTP untuk Sensus Penduduk Pada 2020
BPS Pakai Data E-KTP untuk Sensus Penduduk Pada 2020
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020. Dalam hal ini, BPS akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memanfaatkan data registrasi penduduk dalam melaksanakan program Sensus Penduduk 2020.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, masih ada persoalan yang harus dihadapi terkait dengan data kependudukan karena berasal dari dua sumber, yakni data sensus penduduk BPS dan data e-KTP Kemendagri. Perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan BPS dan Kemendagri ini menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya perbedaan data penduduk.
"Perbedaan data ini menimbulkan kebingungan kepada masyarakat dan pengguna data. Untuk itu, perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua bisa mendapatkan data tunggal dalam membuat kebijakan," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Suhariyanto melanjutkan, dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan menggunakan data administrasi kependudukan dari Kemendagri, selain memakai metode tradisional. Hal ini sesuai rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jadi, perpaduan registrasi penduduk dan pendataan sensus, ini pertama kalinya," ungkapnya.
Dia berharap pemanfaatan metode gabungan itu mampu mewujudkan data kependudukan menjadi data tunggal sehingga bisa dijadikan acuan bagi seluruh pihak. "Karena kami ingin data yang dihasilkan dari Sensus Penduduk 2020 semakin berkualitas. Data sensus penduduk tersebut akan menggambarkan kualitas penduduk Indonesia ditinjau dari tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," tuturnya.
Selain itu, dengan data yang valid dan berkualitas, pemerintah bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs). Di antaranya, masalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta sanitasi dan air bersih.
Terkait dengan anggaran Sensus Penduduk 2020, Suhariyanto mengaku belum menghitungnya. Dia juga masih memperkirakan pelaksanaan sensus yang kemungkinan dilaksanakan pada Mei atau Juni. "Kami belum menghitung anggaran untuk sensus penduduk 2020 karena ini masih tahap persiapan. Kami baru akan mengajukannya tahun depan. Tapi kalau melihat sensus ekonomi terakhir ini, hampir Rp3 triliun untuk pencacah di seluruh Indonesia untuk melatih mereka memahami kuesioner dan lainnya," jelasnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, sensus penduduk akan menghasilkan ukuran sejauh mana keberhasilan pembangunan. Pada Sensus Penduduk 2010, populasi Indonesia secara de facto tercatat sebanyak 237 juta. Dari hasil proyeksi penduduk, jumlah populasi di Indonesia akan sebesar 305 juta jiwa pada 2035.
"Dari sensus penduduk kita bisa melihat dinamika yang sangat kompleks, baik permanen maupun nonpermanen. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar disertai segala tantangan yang akan dihadapi, kita perlu mengantisipasi berbagai masalah dari sekarang," ujarnya.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, masih ada persoalan yang harus dihadapi terkait dengan data kependudukan karena berasal dari dua sumber, yakni data sensus penduduk BPS dan data e-KTP Kemendagri. Perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan BPS dan Kemendagri ini menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya perbedaan data penduduk.
"Perbedaan data ini menimbulkan kebingungan kepada masyarakat dan pengguna data. Untuk itu, perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua bisa mendapatkan data tunggal dalam membuat kebijakan," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Suhariyanto melanjutkan, dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan menggunakan data administrasi kependudukan dari Kemendagri, selain memakai metode tradisional. Hal ini sesuai rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jadi, perpaduan registrasi penduduk dan pendataan sensus, ini pertama kalinya," ungkapnya.
Dia berharap pemanfaatan metode gabungan itu mampu mewujudkan data kependudukan menjadi data tunggal sehingga bisa dijadikan acuan bagi seluruh pihak. "Karena kami ingin data yang dihasilkan dari Sensus Penduduk 2020 semakin berkualitas. Data sensus penduduk tersebut akan menggambarkan kualitas penduduk Indonesia ditinjau dari tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," tuturnya.
Selain itu, dengan data yang valid dan berkualitas, pemerintah bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs). Di antaranya, masalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta sanitasi dan air bersih.
Terkait dengan anggaran Sensus Penduduk 2020, Suhariyanto mengaku belum menghitungnya. Dia juga masih memperkirakan pelaksanaan sensus yang kemungkinan dilaksanakan pada Mei atau Juni. "Kami belum menghitung anggaran untuk sensus penduduk 2020 karena ini masih tahap persiapan. Kami baru akan mengajukannya tahun depan. Tapi kalau melihat sensus ekonomi terakhir ini, hampir Rp3 triliun untuk pencacah di seluruh Indonesia untuk melatih mereka memahami kuesioner dan lainnya," jelasnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, sensus penduduk akan menghasilkan ukuran sejauh mana keberhasilan pembangunan. Pada Sensus Penduduk 2010, populasi Indonesia secara de facto tercatat sebanyak 237 juta. Dari hasil proyeksi penduduk, jumlah populasi di Indonesia akan sebesar 305 juta jiwa pada 2035.
"Dari sensus penduduk kita bisa melihat dinamika yang sangat kompleks, baik permanen maupun nonpermanen. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar disertai segala tantangan yang akan dihadapi, kita perlu mengantisipasi berbagai masalah dari sekarang," ujarnya.
(amm)
Explore More