Perdagangan China-Korut Turun Tajam di Oktober Usai Sanksi PBB
Kamis, 23 November 2017 - 15:28 WIB
Perdagangan China-Korut Turun Tajam di Oktober Usai Sanksi PBB
A
A
A
BEIJING - Perdagangan China dengan Korea Utara (Korut) mengalami kejatuhan cukup dalam pada bulan Oktober menjadi USD334,9 juta atau terendah sejak Februari. Impor mereka menyusut untuk jadi yang terlemah sepanjang tahun seperti ditunjukkan data terbaru, terimbas sanksi sehingga membuat bisnis dengan negara tetangga terisolasi.
Seperti dilansir BBC, Kamis (23/11/2017) secara keseluruhan penurunan yang terjadi hampir sebesar 20% dari September, dibandingkan dengan tahun lalu senilai USD525,2 juta berdasarkan data kepabeanan. Negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut membeli barang senilai USD90,75 juta di bulan Oktober dari Korea Utara, atau turun tajam dari USD145.8 juta pada September.
Angka tersebut menjadi yang terendah menurut catatan pemerintah serta data China Administrasi Umum Bea Cukai. Ekspor jatuh sebesar USD244,2 juta dibandingkan dengan USD266,4 juta pada bulan September serta USD286,9 juta di bulan Oktober tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi ketika tekanan datang kepada China yang merupakan mitra terbesar Korut.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi tekanan kepada Presiden China Xi Jinping untuk mengencangkan hubungan dagang dengan Pyongyang. Dicontohkan langkah yang dapat diambil seperti pembatasan ekspor minyak serta transaksi keuangan, dengan tujuan mengekang atau membatasi pengembangan program nuklir dan rudal.
Perdagangan telah melambat dalam beberapa bulan terakhir sebelum langkah-langkah terbaru. Namun data terbaru mewakili keseluruhan bulan sejak hukuman PBB mulai berlaku pada tanggal 5 September. Sanksi PBB meliputi melarang Pyongyang dari penjualan batubara, bijih besi, timah, bijih timah dan makanan laut di luar negeri. Rincian lebih lanjut oleh komoditas akan dirilis.
Sebagai informasi sebelumnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyepakati sanksi baru terhadap Korea Utara terkait program-program rudal negeri itu. Dalam sidangnya, dengan suara bulat para anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa ini adalah "sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi."
Seperti dilansir BBC, Kamis (23/11/2017) secara keseluruhan penurunan yang terjadi hampir sebesar 20% dari September, dibandingkan dengan tahun lalu senilai USD525,2 juta berdasarkan data kepabeanan. Negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut membeli barang senilai USD90,75 juta di bulan Oktober dari Korea Utara, atau turun tajam dari USD145.8 juta pada September.
Angka tersebut menjadi yang terendah menurut catatan pemerintah serta data China Administrasi Umum Bea Cukai. Ekspor jatuh sebesar USD244,2 juta dibandingkan dengan USD266,4 juta pada bulan September serta USD286,9 juta di bulan Oktober tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi ketika tekanan datang kepada China yang merupakan mitra terbesar Korut.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi tekanan kepada Presiden China Xi Jinping untuk mengencangkan hubungan dagang dengan Pyongyang. Dicontohkan langkah yang dapat diambil seperti pembatasan ekspor minyak serta transaksi keuangan, dengan tujuan mengekang atau membatasi pengembangan program nuklir dan rudal.
Perdagangan telah melambat dalam beberapa bulan terakhir sebelum langkah-langkah terbaru. Namun data terbaru mewakili keseluruhan bulan sejak hukuman PBB mulai berlaku pada tanggal 5 September. Sanksi PBB meliputi melarang Pyongyang dari penjualan batubara, bijih besi, timah, bijih timah dan makanan laut di luar negeri. Rincian lebih lanjut oleh komoditas akan dirilis.
Sebagai informasi sebelumnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyepakati sanksi baru terhadap Korea Utara terkait program-program rudal negeri itu. Dalam sidangnya, dengan suara bulat para anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa ini adalah "sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi."
(akr)
Lihat Juga :
