PLTMH Toba Samosir 140 KW Terangi Desa Sipagabu dan Liattondung
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal pekan ini meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) Toba Samosir berkapasitas 140 kilo Watt (kW).
Dengan beroperasinya PLTMH ini, dua desa di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir kini menikmati akses listrik. Kedua desa tersebut adalah Sipagabu dan Desa Liattondung. PLTMH yang dibangun dengan biaya yang bersumber dari APBN sebesar Rp6,9 miliar itu mampu menerangi 293 rumah tangga, masing-masing dengan daya sebesar 400 Watt.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam peresmian pembangkit tersebut mengatakan, pembangunan PLTMH Toba Samosir merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan energi berkeadilan.
"Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan pemerataan, termasuk pemerataan akses listrik bagi masyarakat dan kami telah mencanangkan yang namanya energi berkeadilan," ujar Rida dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2017).
Rida mengatakan, saat ini masih ada sekitar 2.519 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang saat ini masih gelap gulita di malam hari. Hal itu, tegas dia, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera ditangani.
"Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mau bersabar untuk mendapatkan akses listrik," tutur Rida.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menambahkan, masyarakat yang wilayahnya belum terlistriki dapat menyampaikan keinginannya melalui institusi-institusi terkait yang sudah ditetapkan, antara lain melalui anggota legislatif dan pemerintah daerah.
"Kami akan mengawal permohonan tersebut kepada Kementerian ESDM," tegasnya.
Sebagai wujud energi berkeadilan, Kementerian ESDM berkomitmen untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Upaya melistriki dilakukan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk dijadikan pembangkit listrik skala kecil, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, seperti PLTMH, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan hibrida dengan pendanaan APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan beroperasinya PLTMH ini, dua desa di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir kini menikmati akses listrik. Kedua desa tersebut adalah Sipagabu dan Desa Liattondung. PLTMH yang dibangun dengan biaya yang bersumber dari APBN sebesar Rp6,9 miliar itu mampu menerangi 293 rumah tangga, masing-masing dengan daya sebesar 400 Watt.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam peresmian pembangkit tersebut mengatakan, pembangunan PLTMH Toba Samosir merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan energi berkeadilan.
"Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan pemerataan, termasuk pemerataan akses listrik bagi masyarakat dan kami telah mencanangkan yang namanya energi berkeadilan," ujar Rida dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2017).
Rida mengatakan, saat ini masih ada sekitar 2.519 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang saat ini masih gelap gulita di malam hari. Hal itu, tegas dia, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera ditangani.
"Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mau bersabar untuk mendapatkan akses listrik," tutur Rida.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menambahkan, masyarakat yang wilayahnya belum terlistriki dapat menyampaikan keinginannya melalui institusi-institusi terkait yang sudah ditetapkan, antara lain melalui anggota legislatif dan pemerintah daerah.
"Kami akan mengawal permohonan tersebut kepada Kementerian ESDM," tegasnya.
Sebagai wujud energi berkeadilan, Kementerian ESDM berkomitmen untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Upaya melistriki dilakukan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk dijadikan pembangkit listrik skala kecil, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, seperti PLTMH, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan hibrida dengan pendanaan APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
(fjo)