Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Harus Awasi Spekulan
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Harus Awasi Spekulan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Pasalnya momentum Natal dan Tahun Baru bakal memicu peningkatan permintaan hingga berakibat kepada kenaikan harga pangan ataupun kelangkaan beberapa komoditi pangan karena stok kurang ataupun ulah spekulan.
"Permintaan yang tinggi akan memicu kenaikan harga, jika tidak diawasi akan memancing ulah spekulan untuk mencari keuntungan besar, menimbun barang agar langka dan menarik untung yang besar menyusahkan konsumen. Pemerintah dan kepolisian harus waspada dalam hal pengawasan tata niaga bahan pokok tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, Rabu (13/20 malam.
Menurutnya, dalam hal mengantisipasi kelangkaan pangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah. Yakni mengamankan pasokan barang atau rantai distribusi pangan, meminimalisir dampak cuaca, dan pengendalian serangan hama. "Ketiga hal ini menjadi masalah pangan secara nasional dari hulu ke hilir," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Hermanto yang mengutarakan dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan, dibutuhkan koordinasi yang kuat dan berbasis data dalam mengamankan jalur pengadaan pangan nasional. Seperti masalah distribusi pangan, dimana waktu panen komoditas pangan beberapa daerah di Indonesia tidak serempak. Untuk itu, perlu diketahui secara seksama data supply and demand antar daerah.
"Masalah pangan jangan ada yang berlebih ataupun yang kurang. Karena stok berlebih menjadikan harga jatuh, stok kurang jadi harga melonjak. Mengatur ini semua butuh koordinasi yang berbasis data, agar kelangkaan pangan di hari Natal dan Tahun Baru bisa kita atasi," ungkapnya.
Dia juga menilai ancaman krisis pangan sudah semakin dekat. Pemerintah harus melakukan inovasi yang bisa mencegah krisis atau setidaknya menghambat laju krisis. "Ancaman krisis pangan sudah semakin dekat, tanda-tandanya sudah tampak, di antaranya semakin sempitnya lahan akibat alih fungsi lahan, semakin sulitnya mencari lahan baru untuk tanaman pangan dan semakin tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk," papar dia.
"Permintaan yang tinggi akan memicu kenaikan harga, jika tidak diawasi akan memancing ulah spekulan untuk mencari keuntungan besar, menimbun barang agar langka dan menarik untung yang besar menyusahkan konsumen. Pemerintah dan kepolisian harus waspada dalam hal pengawasan tata niaga bahan pokok tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, Rabu (13/20 malam.
Menurutnya, dalam hal mengantisipasi kelangkaan pangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah. Yakni mengamankan pasokan barang atau rantai distribusi pangan, meminimalisir dampak cuaca, dan pengendalian serangan hama. "Ketiga hal ini menjadi masalah pangan secara nasional dari hulu ke hilir," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Hermanto yang mengutarakan dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan, dibutuhkan koordinasi yang kuat dan berbasis data dalam mengamankan jalur pengadaan pangan nasional. Seperti masalah distribusi pangan, dimana waktu panen komoditas pangan beberapa daerah di Indonesia tidak serempak. Untuk itu, perlu diketahui secara seksama data supply and demand antar daerah.
"Masalah pangan jangan ada yang berlebih ataupun yang kurang. Karena stok berlebih menjadikan harga jatuh, stok kurang jadi harga melonjak. Mengatur ini semua butuh koordinasi yang berbasis data, agar kelangkaan pangan di hari Natal dan Tahun Baru bisa kita atasi," ungkapnya.
Dia juga menilai ancaman krisis pangan sudah semakin dekat. Pemerintah harus melakukan inovasi yang bisa mencegah krisis atau setidaknya menghambat laju krisis. "Ancaman krisis pangan sudah semakin dekat, tanda-tandanya sudah tampak, di antaranya semakin sempitnya lahan akibat alih fungsi lahan, semakin sulitnya mencari lahan baru untuk tanaman pangan dan semakin tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk," papar dia.
(akr)
Explore More