Realisasi KPR Bersubsidi di Sulawesi Utara Capai 102%
Realisasi KPR Bersubsidi di Sulawesi Utara Capai 102%
A
A
A
MANADO - Hingga Desember 2017, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (BTN) di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) cukup tinggi, menembus 102%. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan oleh kantor pusat.
"Untuk totalnya masih di data, namun dari persentasi sudah mencapai 102 persen hingga bulan Desember. Terakhir untuk realisasi subsidi tanggal 6 Desember kemarin. Setelah itu kita sudah tidak realisasi lagi ke subsidi," ujar Regional Manager Consumer BTN Manado, Eka Rulliyanto, Jumat (29/12/2017).
Menurut Eka, faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan realisasi KPR bersubsidi adalah banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah, mulai dari suku bunga yang hanya 5%, uang muka 1%, dari segi perpajakan yang lebih murah, dan lain-lain.
Sampai saat ini, kata dia, KPR bersubsidi BTN tersebar di sejumlah wilayah di Sulut, diantaranya Manado, Minahasa Utara, Bitung, Kotamobagu, Minahasa Tenggara. "Yang terbesar realisasinya adalah Minahasa Utara dan Bitung. Untuk Minahasa Utara, pertumbuhan untuk pekerjaan swasta dan PNS. Dan Bitung untuk perusahaan-perusahaan nasional," jelasnya.
Perkembangan perumahan di wilayah Minahasa Utara sendiri masih lebih baik dibandingkan dengan daerah lain, karena pemerintah daerah di Minahasa Utara memberikan berbagai kemudahan misalnya dalam pengurusan izin. Bahkan saat ini, kompleks-kompleks perumahan di daerah tersebut sudah menyebar luas sehingga perkembangan daerah menjadi cepat dan memudahkan masyarakat yang menginginkan rumah.
Sedangkan untuk program manfaat layanan tambahan (MLT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang meliputi kredit pemilikan rumah, pinjaman uang muka perumahan dan pinjaman renovasi perumahan, kata Eka, baru dimulai pada bulan Juni 2017, karena MoU dengan BPJS-TK baru dimulai pada bulan Maret dan realisasinya di bulan Juni. "Untuk program manfaat layanan tambahan persentasenya sudah mencapai 5 persen. Cukup bagus mengingat program ini baru direalisasikan," katanya.
Namun kendala dari program ini adalah belum tersosialisasi dengan baik kepada semua peserta BPJS-TK. "Untuk program MLT, target kami BTN bersama BPJS-TK mulai tahun 2018 adalah lebih menggiatkan sosialisasi supaya semua peserta BPJS-TK mengetahui adanya kemudahan untuk mengambil perumahan," tutup Eka.
Sementara itu di pihak lain, para pekerja di Sulut berharap BTN memberikan kemudahan untuk pekerja dalam memberikan rumah bersubsidi dengan tidak memberikan pelayanan yang rumit dan berbelit-belit. "Kami suka yang sederhana dan cepat karena waktu kami untuk mengurus administrasi terbatas kecuali sedang mengambil cuti," kata Mandagi, seorang karyawan swasta di Manado.
Bagi para pekerja, kata dia, tidak hanya diberikan kemudahan terkait suku bunga yang rendah, uang muka kecil dan yang lainnya tapi pengurusan dan pendaftaran dan persyaratan yang tidak sulit. "Sekarang kan eranya digital harusnya setiap pelayanan untuk para pekerja bisa lebih mudah dan cepat," sarannya.
"Untuk totalnya masih di data, namun dari persentasi sudah mencapai 102 persen hingga bulan Desember. Terakhir untuk realisasi subsidi tanggal 6 Desember kemarin. Setelah itu kita sudah tidak realisasi lagi ke subsidi," ujar Regional Manager Consumer BTN Manado, Eka Rulliyanto, Jumat (29/12/2017).
Menurut Eka, faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan realisasi KPR bersubsidi adalah banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah, mulai dari suku bunga yang hanya 5%, uang muka 1%, dari segi perpajakan yang lebih murah, dan lain-lain.
Sampai saat ini, kata dia, KPR bersubsidi BTN tersebar di sejumlah wilayah di Sulut, diantaranya Manado, Minahasa Utara, Bitung, Kotamobagu, Minahasa Tenggara. "Yang terbesar realisasinya adalah Minahasa Utara dan Bitung. Untuk Minahasa Utara, pertumbuhan untuk pekerjaan swasta dan PNS. Dan Bitung untuk perusahaan-perusahaan nasional," jelasnya.
Perkembangan perumahan di wilayah Minahasa Utara sendiri masih lebih baik dibandingkan dengan daerah lain, karena pemerintah daerah di Minahasa Utara memberikan berbagai kemudahan misalnya dalam pengurusan izin. Bahkan saat ini, kompleks-kompleks perumahan di daerah tersebut sudah menyebar luas sehingga perkembangan daerah menjadi cepat dan memudahkan masyarakat yang menginginkan rumah.
Sedangkan untuk program manfaat layanan tambahan (MLT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang meliputi kredit pemilikan rumah, pinjaman uang muka perumahan dan pinjaman renovasi perumahan, kata Eka, baru dimulai pada bulan Juni 2017, karena MoU dengan BPJS-TK baru dimulai pada bulan Maret dan realisasinya di bulan Juni. "Untuk program manfaat layanan tambahan persentasenya sudah mencapai 5 persen. Cukup bagus mengingat program ini baru direalisasikan," katanya.
Namun kendala dari program ini adalah belum tersosialisasi dengan baik kepada semua peserta BPJS-TK. "Untuk program MLT, target kami BTN bersama BPJS-TK mulai tahun 2018 adalah lebih menggiatkan sosialisasi supaya semua peserta BPJS-TK mengetahui adanya kemudahan untuk mengambil perumahan," tutup Eka.
Sementara itu di pihak lain, para pekerja di Sulut berharap BTN memberikan kemudahan untuk pekerja dalam memberikan rumah bersubsidi dengan tidak memberikan pelayanan yang rumit dan berbelit-belit. "Kami suka yang sederhana dan cepat karena waktu kami untuk mengurus administrasi terbatas kecuali sedang mengambil cuti," kata Mandagi, seorang karyawan swasta di Manado.
Bagi para pekerja, kata dia, tidak hanya diberikan kemudahan terkait suku bunga yang rendah, uang muka kecil dan yang lainnya tapi pengurusan dan pendaftaran dan persyaratan yang tidak sulit. "Sekarang kan eranya digital harusnya setiap pelayanan untuk para pekerja bisa lebih mudah dan cepat," sarannya.
(ven)
Explore More