Harga Beras Meroket, Ini Langkah Harus Dilakukan Pemerintah
Kamis, 11 Januari 2018 - 05:45 WIB
Harga Beras Meroket, Ini Langkah Harus Dilakukan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Saat ini harga beras bergerak naik. Melonjaknya harga beras dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya cuaca hujan yang tinggi. Menghadapi situasi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan Bulog.
Dalam ratas tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan, bahwa panen padi masih dilakukan namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Disebabkan musim hujan, hasil panen padi menurun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ke depan harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.
"Yeng terpenting adalah regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini," ujar Moeldoko dalam keterangan persnya, Rabu (10/1/2018).
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.
"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimum menghasilakan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," terang Moeldoko.
Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.
"Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Menurut saya perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan," tuturnya.
Moeldoko menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pasca panen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
"Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa menjual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia," papar dia.
Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik. Sehingga pendapatan petani ada peningkatan. Daripada tidak menikmati, lebih baik harganya yang diperbaiki saat panen.
"Saya sebagai Ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu subsudi harga besar, misalnya dari harga Rp3.500, naik disubsidi menjadi Rp4.500 atau Rp5.000. Dengan begitu, petani akan semakin sejahtera," pungkas Moeldoko.
Dalam ratas tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan, bahwa panen padi masih dilakukan namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Disebabkan musim hujan, hasil panen padi menurun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ke depan harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.
"Yeng terpenting adalah regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini," ujar Moeldoko dalam keterangan persnya, Rabu (10/1/2018).
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.
"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimum menghasilakan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," terang Moeldoko.
Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.
"Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Menurut saya perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan," tuturnya.
Moeldoko menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pasca panen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
"Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa menjual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia," papar dia.
Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik. Sehingga pendapatan petani ada peningkatan. Daripada tidak menikmati, lebih baik harganya yang diperbaiki saat panen.
"Saya sebagai Ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu subsudi harga besar, misalnya dari harga Rp3.500, naik disubsidi menjadi Rp4.500 atau Rp5.000. Dengan begitu, petani akan semakin sejahtera," pungkas Moeldoko.
(ven)
Lihat Juga :
