Dorong Percepatan Reformasi Agraria lewat KSP
Senin, 22 Januari 2018 - 21:55 WIB
Dorong Percepatan Reformasi Agraria lewat KSP
A
A
A
JAKARTA - Reforma agraria yang merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani diharapkan dapat terus berjalan di bawah Kepala Staf Presiden (KSP) yang baru Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap percepatan dan memastikan reforma agraria dapat berjalan baik.
"Sejauh ini koordinasinya baik. Kami sering menanyakan reforma agraria, kebetulan masalah ini di bawah KSP. Yang penting KSP memastikan program prioritas yang sudah berjalan tidak mundur lagi. Siapa pun pemimpinnya tidak masalah," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam keterangan resmi, Senin (22/1).
Lebih lanjut Ia mengaku berharap Moeldoko bisa mencontoh keterbukaan Teten Masduki, KSP sebelumnya. Menurutnya, mantan aktivis antikorupsi itu cukup terbuka untuk berkomunikasi dengan LSM termasuk Walhi. Seperti diketahui, reforma agraria merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.
Dalam tataran operasional, program ini dilaksanakan dengan melegalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga memanfaatkan tanah secara baik.
Reforma agraria bukan hal yang asing bagi Moeldoko, ketika dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, lahan merupakan hal yang paling mendasar. Ada empat hal yang dibahas dalam hubungannya dengan lahan yaitu tata kuasa, tata kelola, tata niaga dan distribusi, dan terakhir tata produksi.
"Banyak program untuk pengentasan kemiskinan, kedaulatan, sebenarnya kalau ditarik semua kaitannya dengan reforma agraria dan tanah. Lahan pertanian yang dikonversi peruntukannya ke hal lain salah satunya," ujar Moeldoko.
Ia mendorong konsolidasi lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di dalam negeri. Sebab kepemilikan lahan oleh petani dalam negeri terhitung masih kecil dan kurang produktif. Pria yang akrab disapa Panglima Tani ini menjelaskan, dalam penciptaan lahan konsolidasi pertanian rakyat, diperlukan pemberian sertifikat strata title versi pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komoditas pertanian.
"Sektor pertanian memegang andil penting dalam perekonomian suatu negara, selain sebagai penghasil devisa negara juga berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan," paparnya.
"Sejauh ini koordinasinya baik. Kami sering menanyakan reforma agraria, kebetulan masalah ini di bawah KSP. Yang penting KSP memastikan program prioritas yang sudah berjalan tidak mundur lagi. Siapa pun pemimpinnya tidak masalah," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam keterangan resmi, Senin (22/1).
Lebih lanjut Ia mengaku berharap Moeldoko bisa mencontoh keterbukaan Teten Masduki, KSP sebelumnya. Menurutnya, mantan aktivis antikorupsi itu cukup terbuka untuk berkomunikasi dengan LSM termasuk Walhi. Seperti diketahui, reforma agraria merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.
Dalam tataran operasional, program ini dilaksanakan dengan melegalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga memanfaatkan tanah secara baik.
Reforma agraria bukan hal yang asing bagi Moeldoko, ketika dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, lahan merupakan hal yang paling mendasar. Ada empat hal yang dibahas dalam hubungannya dengan lahan yaitu tata kuasa, tata kelola, tata niaga dan distribusi, dan terakhir tata produksi.
"Banyak program untuk pengentasan kemiskinan, kedaulatan, sebenarnya kalau ditarik semua kaitannya dengan reforma agraria dan tanah. Lahan pertanian yang dikonversi peruntukannya ke hal lain salah satunya," ujar Moeldoko.
Ia mendorong konsolidasi lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di dalam negeri. Sebab kepemilikan lahan oleh petani dalam negeri terhitung masih kecil dan kurang produktif. Pria yang akrab disapa Panglima Tani ini menjelaskan, dalam penciptaan lahan konsolidasi pertanian rakyat, diperlukan pemberian sertifikat strata title versi pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komoditas pertanian.
"Sektor pertanian memegang andil penting dalam perekonomian suatu negara, selain sebagai penghasil devisa negara juga berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
