Dukung Industri Semen Indonesia, Warga Rembang Enggan Dipolitisasi
Dukung Industri Semen Indonesia, Warga Rembang Enggan Dipolitisasi
A
A
A
REMBANG - Kehadiran pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah terus mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Bahkan mereka menolak untuk dipolitisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah tahun 2018 setelah mencuat anggapan bahwa mereka selama ini tidak diperhatikan bahkan merasa terganggu dengan kehadiran pabrik.
Sikap ini dikemukakan oleh paguyuban warga Ring 1 pabrik Semen Rembang yaitu Desa Tegaldowo, Timbrangan, Pasucen, Kajar dan Kadiwono yang tergabung dalam Laskar Brotoseno. "Jadi ada yang bilang petani Kendeng harus diperhatikan karena selama ini menolak Semen Rembang. Patut diingat, kami Rembang telah jelas bukan Kendeng, beda itu," ujar sesepuh Laskar Brotoseno, Akhmad Akhid, Kamis (25/1).
Ia menuturkan, justru mayoritas warga di dekat areal Semen Rembang selama ini mendukung kehadiran dan keberadaan pabrik. Alasannya terang dia, lantaran telah terbukti Semen Rembang membawa kesejahteraan untuk warga.
"Jadi tolong kami jangan dibawa-bawa dalam kaitan Pilkada Jawa Tengah tahun ini. Kami tidak ada hubungannya. Kami merasa pabrik semen telah membawa dampak positif peningkatan taraf hidup dan bukan karena faktor dukungan politik," tegasnya.
Akhid mengungkapkan, penolak Semen Rembang di desa-desa sekitar pabrik jumlahnya hanya sekitar lima persen. Sebaliknya, menurutnya justru yang menolak adalah orang di luar Rembang. Diharapkan tanpa dukungan politis apapun, warga Rembang terutama di sekitar areal pabrik semen berharap agar industri negara tersebut dapat segera beroperasi.
"Selama ini kami merasakan banyak perubahan positif. Anak-anak dapat dukungan sekolah, terbukanya kesempatan kerja, ada peningkatan kualitas keahlian yang diberikan Semen Rembang ke warga, desa juga lebih baik infrastrukturnya," ungkapnya
Karena itu, Akhid menuturkan, konteks dukungan warga kepada Semen Rembang sebab adalah dampak kesejahteraan. Ditegaskan olehnya, amat jelas bahwa jangan sampai warga Rembang diklaim sebagai petani Kendeng kemudian dipolitisir.
Sebagai informasi, sampai saat ini Semen Rembang masih belum beroperasi secara maksimal sebab terganjal aturan KLHS nasional yang sedang memvalidasi tahap kedua kelayakan wilayah penambangan di Pegunungan Kendeng.
Sikap ini dikemukakan oleh paguyuban warga Ring 1 pabrik Semen Rembang yaitu Desa Tegaldowo, Timbrangan, Pasucen, Kajar dan Kadiwono yang tergabung dalam Laskar Brotoseno. "Jadi ada yang bilang petani Kendeng harus diperhatikan karena selama ini menolak Semen Rembang. Patut diingat, kami Rembang telah jelas bukan Kendeng, beda itu," ujar sesepuh Laskar Brotoseno, Akhmad Akhid, Kamis (25/1).
Ia menuturkan, justru mayoritas warga di dekat areal Semen Rembang selama ini mendukung kehadiran dan keberadaan pabrik. Alasannya terang dia, lantaran telah terbukti Semen Rembang membawa kesejahteraan untuk warga.
"Jadi tolong kami jangan dibawa-bawa dalam kaitan Pilkada Jawa Tengah tahun ini. Kami tidak ada hubungannya. Kami merasa pabrik semen telah membawa dampak positif peningkatan taraf hidup dan bukan karena faktor dukungan politik," tegasnya.
Akhid mengungkapkan, penolak Semen Rembang di desa-desa sekitar pabrik jumlahnya hanya sekitar lima persen. Sebaliknya, menurutnya justru yang menolak adalah orang di luar Rembang. Diharapkan tanpa dukungan politis apapun, warga Rembang terutama di sekitar areal pabrik semen berharap agar industri negara tersebut dapat segera beroperasi.
"Selama ini kami merasakan banyak perubahan positif. Anak-anak dapat dukungan sekolah, terbukanya kesempatan kerja, ada peningkatan kualitas keahlian yang diberikan Semen Rembang ke warga, desa juga lebih baik infrastrukturnya," ungkapnya
Karena itu, Akhid menuturkan, konteks dukungan warga kepada Semen Rembang sebab adalah dampak kesejahteraan. Ditegaskan olehnya, amat jelas bahwa jangan sampai warga Rembang diklaim sebagai petani Kendeng kemudian dipolitisir.
Sebagai informasi, sampai saat ini Semen Rembang masih belum beroperasi secara maksimal sebab terganjal aturan KLHS nasional yang sedang memvalidasi tahap kedua kelayakan wilayah penambangan di Pegunungan Kendeng.
(akr)
Explore More