Saya Tak Mau Lagi Bicara Cantrang
Saya Tak Mau Lagi Bicara Cantrang
A
A
A
DUA pekan lalu, ribuan nelayan pengguna alat tangkap cantrang menyerbu Istana Negara untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pelarangan menggunakan alat tangkap cantrang.
Akan tetapi, demonstrasi itu berakhir dengan sejuk setelah beberapa utusan diterima Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti di Istana Negara. "Kesimpulannya adalah diberikan waktu sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru tanpa ada batas waktu. Namun, jangan sampai nambah kapal," ujar Jokowi saat mediasi dengan beberapa nelayan di Istana Jakarta, dua pekan lalu.
Secara terpisah, Menteri KP Susi Pudjiastuti meminta agar polemik terkait cantrang tidak lagi dilanjutkan. Pasalnya, media massa dan para pemangku kepentingan (stakeholder) harus "move on" dari isu tersebut serta lebih fokus mementingkan upaya pengalihan alat tangkap.
Susi tak menampik bahwa polemik tersebut tak terlepas dari kepentingan tertentu. Kendati demikian, dia memastikan bahwa larangan cantrang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2016 tetap akan berjalan sesuai rencana. "Kalau mereka tidak setuju, tuntut secara hukum aturan ini, bukan dengan memprovokasi sana-sini," kata Susi dua pekan lalu di Jakarta.
Kamis (18/1/2018) dua pekan lalu, di ruang rapat lantai 16, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP Jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, 53 tahun silam ini menjelaskan dengan rinci terkait persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan kepada media yang juga dihadiri SINDO Weekly.
Sampai kapan pemerintah akan memperpanjang penggunaan cantrang oleh nelayan ini? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 48/VI/2018 yang terbit Senin (29/1/2018).
![Saya Tak Mau Lagi Bicara Cantrang]()
Akan tetapi, demonstrasi itu berakhir dengan sejuk setelah beberapa utusan diterima Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti di Istana Negara. "Kesimpulannya adalah diberikan waktu sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru tanpa ada batas waktu. Namun, jangan sampai nambah kapal," ujar Jokowi saat mediasi dengan beberapa nelayan di Istana Jakarta, dua pekan lalu.
Secara terpisah, Menteri KP Susi Pudjiastuti meminta agar polemik terkait cantrang tidak lagi dilanjutkan. Pasalnya, media massa dan para pemangku kepentingan (stakeholder) harus "move on" dari isu tersebut serta lebih fokus mementingkan upaya pengalihan alat tangkap.
Susi tak menampik bahwa polemik tersebut tak terlepas dari kepentingan tertentu. Kendati demikian, dia memastikan bahwa larangan cantrang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2016 tetap akan berjalan sesuai rencana. "Kalau mereka tidak setuju, tuntut secara hukum aturan ini, bukan dengan memprovokasi sana-sini," kata Susi dua pekan lalu di Jakarta.
Kamis (18/1/2018) dua pekan lalu, di ruang rapat lantai 16, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP Jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, 53 tahun silam ini menjelaskan dengan rinci terkait persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan kepada media yang juga dihadiri SINDO Weekly.
Sampai kapan pemerintah akan memperpanjang penggunaan cantrang oleh nelayan ini? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 48/VI/2018 yang terbit Senin (29/1/2018).
(amm)
Explore More