Gubernur Jatim Dorong Penerapan Ekonomi Digital

Selasa, 30 Januari 2018 - 20:07 WIB
Gubernur Jatim Dorong Penerapan Ekonomi Digital
Gubernur Jatim Dorong Penerapan Ekonomi Digital
A A A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menyatakan, penerapan ekonomi digital sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing nasional juga bisa diterapkan pada proses produksi, pembiayaan, dan pasar. Orang nomor satu di Jatim itu menilai, keberadaan ekonomi digital mempermudah dan mempercepat transaksi di sisi produsen dan konsumen.

Namun, proses pengawasan harus tetap dilakukan khususnya untuk produk agro, baik di sisi kualitas, rasa hingga pengemasan. Dalam mendukung ekonomi digital ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan aturan tentang financial technology (fintech).

"Saat ini, semua proses industri sudah kita dorong ke sana, dan tentunya bukan hanya di bidang trader. Ekonomi digital ini penting karena prosesnya akan menjadi lebih efisien dan efektif," kata Soekarwo pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (30/1/2018).

Dalam kesempatan ini, dia juga memaparkan dua jenis inovasi pembiayaan yang diterapkan di Jatim, yakni fiscal engineering dan creative engineering. Inovasi ini sengaja diterapkan untuk mengatasi posisi APBN dan APBD yang stagnan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. "Rekayasa pembiayaan perlu dilakukan melihat kondisi stagnasi anggaran yang ada," imbuhnya.

Sementara terkait inovasi pembiayaan fiscal engineering, terang Pakde Karwo, di antaranya diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemprov Jatim, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).

Pembiayaan loan agreement antara lain untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau dinamakan Agro Maritim Financing. "Solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menjadi solusi terhadap anomali inflasi di pedesaaan, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan," tuturnya.

Untuk model pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan nonbank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP). Selain itu, Jatim juga mengusulkan corporate bond yang secara prinsip disetujui, namun prinsipnya masih dipelajari oleh OJK.

Pada pola corporate bond yang dijual adalah prospek proyeknya. "Misalnya, prospek Pelabuhan Probolinggo dengan pengelola PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Port Service, memiliki potensi 40% lebih efisien dibandingkan Tanjung Perak," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinardi mengatakan, saat ini merupakan momentum tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. Apalagi, indikator sektor jasa keuangan juga cukup solid baik di sisi permodalan, likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali.

"Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4%," terangnya.

Sementara, Kepala OJK Kantor Regional 4 Jatim, Heru Cahyono memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2017 sebesar 5,16% lebih tinggi dibanding nasional sebesar 5,06%. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jatim, sektor jasa keuangan juga menunjukkan kinerja positif.

Dana masyarakat yang dihimpun perbankan Jatim meningkat 10%. "Industri Pasar Modal di Jatim selama 2017 juga menunjukkan kinerja positif terlihat dari dana yang dihimpun di pasar modal sebesar Rp853 miliar atau tumbuh 360,2% dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5105 seconds (0.1#10.140)