Indef Kritisi Kemampuan Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja
Selasa, 20 Februari 2018 - 22:46 WIB
Indef Kritisi Kemampuan Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penciptaan lapangan kerja di bawah pemerintahan Jokowi-JK pada tiga tahun terakhir masih belum optimal. Pemerintah masih memiliki banyak PR dalam mendorong terciptanya lapangan kerja, yang merupakan kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Ekonom Senior Indef, Dradjad Wibowo, menilai ada dua indikator kelemahan dalam penciptaan kerja di era pemerintahan saat ini. Kinerja yang masih belum maksimal untuk rata-rata tambahan penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja.
Rata-rata penambahan penduduk bekerja selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sebesar 2,13 juta penduduk. "Ini lebih rendah dari masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono sebesar 2,87 juta penduduk," ujar Drajad di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Sementara untuk rasio penciptaan kerja (RPK) era pemerintahan Jokowi-JK tercatat 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi. Hal ini lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.
Dirinya berharap agar pemerintah memperbaiki kualitas penyerapan lapangan kerja dan juga memperbaiki regulasi yang menghalangi penyerapan lapangan kerja.
Pihaknya menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Indef menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk penciptaan lapangan kerja terutama sektor ekonomi produktif. Dan jangan buat aturan yang merusak penyerapan lapangan kerja," ujar Dradjad.
Meskipun secara hitung-hitungan total Jokowi-JK berada di bawah SBY-Boediono dalam hal penciptaan kerja, namun RPK tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi di era kepemimpinan Jokowi-JK, tepatnya pada 2017.
Dradjad mencatat, terjadi peningkatan di luar kebiasaan terkait penciptaan lapangan kerja pada tahun lalu, yaitu 641.183, naik dari 2016 sebesar 338.312. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibanding RPK masa SBY-Boediono pada 2012, yang sebesar 589.104.
Walaupun upaya membuka lapangan kerja pada tiga tahun awal era Jokowi-JK masih kalah dari SBY-Boediono, mereka masih lebih baik dari tiga tahun awal kepemimpinan SBY-JK (2005-2007).
"Dampak kenaikan harga BBM di masa SBY-JK turut merusak penciptaan lapangan kerja. Itu menjelaskan kenapa pertambahan penduduk bekerja di era awal SBY-JK terhitung rendah," analisa Dradjad.
Ekonom Senior Indef Andry Satrio Nugroho menilai, rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK lebih ditopang oleh sektor transportasi dan pedagangan. Transportasi online terbukti mampu menyelamatkan penciptaan lapangan kerja era Jokowi-JK.
Hal ini terlihat dari sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang berhasil memberikan tambahan 169.137 penduduk bekerja per tahun. "Setelah sebelumnya malah berkurang hampir 300 ribu orang pada era SBY-Boediono," ungkap Andry dalam kesempatan sama.
Tidak hanya itu, untuk sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi juga merupakan sektor yang paling tinggi kinerja penciptaan kerja, baik dilihat dari sisi tambahan penduduk bekerja maupun dari RPK.
Dirinya menjelaskan, sektor ini mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 penduduk per tahun. Hal ini disebabkan oleh massifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.
"e-Commerce Indonesia saat ini masih berlangsung dan dukungan sektor pariwisata juga semakin meningkat. e-commerce Indonesia merupakan salah satu yang paling berkembang di Asia dibandingkan dengan negara lain," tambah Andry.
Ekonom Senior Indef, Dradjad Wibowo, menilai ada dua indikator kelemahan dalam penciptaan kerja di era pemerintahan saat ini. Kinerja yang masih belum maksimal untuk rata-rata tambahan penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja.
Rata-rata penambahan penduduk bekerja selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sebesar 2,13 juta penduduk. "Ini lebih rendah dari masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono sebesar 2,87 juta penduduk," ujar Drajad di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Sementara untuk rasio penciptaan kerja (RPK) era pemerintahan Jokowi-JK tercatat 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi. Hal ini lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.
Dirinya berharap agar pemerintah memperbaiki kualitas penyerapan lapangan kerja dan juga memperbaiki regulasi yang menghalangi penyerapan lapangan kerja.
Pihaknya menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Indef menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk penciptaan lapangan kerja terutama sektor ekonomi produktif. Dan jangan buat aturan yang merusak penyerapan lapangan kerja," ujar Dradjad.
Meskipun secara hitung-hitungan total Jokowi-JK berada di bawah SBY-Boediono dalam hal penciptaan kerja, namun RPK tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi di era kepemimpinan Jokowi-JK, tepatnya pada 2017.
Dradjad mencatat, terjadi peningkatan di luar kebiasaan terkait penciptaan lapangan kerja pada tahun lalu, yaitu 641.183, naik dari 2016 sebesar 338.312. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibanding RPK masa SBY-Boediono pada 2012, yang sebesar 589.104.
Walaupun upaya membuka lapangan kerja pada tiga tahun awal era Jokowi-JK masih kalah dari SBY-Boediono, mereka masih lebih baik dari tiga tahun awal kepemimpinan SBY-JK (2005-2007).
"Dampak kenaikan harga BBM di masa SBY-JK turut merusak penciptaan lapangan kerja. Itu menjelaskan kenapa pertambahan penduduk bekerja di era awal SBY-JK terhitung rendah," analisa Dradjad.
Ekonom Senior Indef Andry Satrio Nugroho menilai, rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK lebih ditopang oleh sektor transportasi dan pedagangan. Transportasi online terbukti mampu menyelamatkan penciptaan lapangan kerja era Jokowi-JK.
Hal ini terlihat dari sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang berhasil memberikan tambahan 169.137 penduduk bekerja per tahun. "Setelah sebelumnya malah berkurang hampir 300 ribu orang pada era SBY-Boediono," ungkap Andry dalam kesempatan sama.
Tidak hanya itu, untuk sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi juga merupakan sektor yang paling tinggi kinerja penciptaan kerja, baik dilihat dari sisi tambahan penduduk bekerja maupun dari RPK.
Dirinya menjelaskan, sektor ini mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 penduduk per tahun. Hal ini disebabkan oleh massifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.
"e-Commerce Indonesia saat ini masih berlangsung dan dukungan sektor pariwisata juga semakin meningkat. e-commerce Indonesia merupakan salah satu yang paling berkembang di Asia dibandingkan dengan negara lain," tambah Andry.
(ven)
Lihat Juga :
