Venezuela Luncurkan Mata Uang Kripto

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan telah mendapat USD735 juta (Rp10 triliun) pada hari pertama prapenjualan mata uang kripto bernama petro. Mata uang kripto baru itu diluncurkan untuk mengeluarkan Venezuela dari krisis ekonomi.

Maduro berharap petro memungkinkan negara itu menghindari berbagai sanksi Amerika Serikat (AS) saat mata uang bolivar merosot ke rekor terendah dan Venezuela mengalami hiperinflasi serta meruntuhkan ekonomi sosialis. Para pakar blockchain memperingatkan petro tampaknya tidak akan menarik banyak investasi.

Para pemimpin oposisi menyatakan penjualan petro merupakan penerbitan utang ilegal yang ditentang mayoritas anggota parlemen dari oposisi. Departemen Keuangan AS juga telah memperingatkan Venezuela mungkin melanggar sanksi yang diterapkan tahun lalu. Maduro tidak menjelaskan investor awal petro dan tidak ada bukti untuk dana yang dia sebutkan itu.

Dia menambahkan bahwa pariwisata, pen jual an bahan bakar minyak (BBM), dan transaksi minyak dapat menggunakan petro. ”Hari ini mata uang kripto telah lahir yang dapat mengalahkan Superman,” kata Maduro, menggunakan karakter komik Superman untuk menyebut AS. Laman resmi petro pada Selasa (20/2) menerbitkan pandu an untuk membuat dompet virtual yang akan menyimpan mata uang kripto itu.

Mata uang kripto itu akan dijual ke publik bulan depan. Pengawas mata uang kripto Venezuela Carlos Vargas pekan lalu menjelaskan, pemerintah akan menarik investasi dari para investor di Turki, Qatar, AS, dan Eropa. Nilai seluruh mata uang petro sebanyak 100 juta token itu sekitar USD6 miliar, menurut rincian yang diberikan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, hingga ada informasi harga baru mendatang.

”Setiap token akan dinilai dan didukung satu barel minyak mentah Venezuela,” kata Maduro. Para penasihat pemerintah sebelumnya merekomendasikan bahwa 38,4% petro harus dijual dalam lelang privat dengan diskon 60%.

Maduro menuding pemerintahannya korban perang ekonomi yang dilancarkan para politisi oposisi dengan bantuan asing. Sanksi yang diterapkan tahun lalu oleh Washington melarang perbankan dan investor AS membeli surat utang baru yang dikeluarkan Venezuela.

Sanksi itu berarti secara efektif mencegah Venezuela meminjam dana ke luar negeri untuk mencetak mata uang baru atau membayar utangnya sekarang. Petro tidak akan dimasuk kan dalam jaringan Etherum, seperti diumumkan sebelumnya dalam buku putih yang dikeluarkan pemerintah Venezuela.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Negarane gara Amerika (OAS) Luis Almagro menyatakan berbagai sanksi harus ditingkatkan terhadap sektor minyak dan para pemimpin Venezuela untuk merespons kondisi politik yang represif.

Almagro menuding bahwa di bawah kepemimpinan Maduro, rezim semakin tirani dan penderitaan 30 juta rakyatnya meningkat akibat krisis makanan serta obat-obatan.

”Sanksi-sanksi harus lebih keras, ini cara untuk bergerak maju. Mereka yang melawan kediktatoran harus bersatu,” kata Almagro pada forum hak asasi manusia (HAM) Jenewa yang digelar UN Watch, organisasi nonpemerintah.

Dia menambahkan bahwa mereka harus menerapkan sanksi-sanksi yang terkeras, dan harus membuat lapar rezim itu secara keuangan. Sanksi-sanksi saat ini fokus pada individu pemerintahan Maduro dan melarang membeli obligasi baru Venezuela. Pembatasan pada industri minyak Venezuela akan menunjukkan meningkatnya tekanan keuangan pada negara anggota OPEC tersebut.

”Sanksi-sanksi jangan hanya sanksi personal, tapi sanksi terhadap rezim itu sendiri. Itu menunjukkan pentingnya menargetkan produksi minyak, menargetkan keluarga rezim, perlu menargetkan pencucian uang,” kata Almagro. (Muh Shamil)