Luncurkan Kredit Pendidikan, BTN Siapkan Plafon Hingga Rp200 Juta

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meluncurkan kredit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan plafon hingga Rp200 juta dan bunga sebesar 6,5% flat selama lima tahun.

Pinjaman tersebut diluncurkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Langkah strategis ini juga digelar untuk mencapai target penyaluran kredit perseroan pada 2018.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia tak hanya menempatkan hunian sebagai kebutuhan primer. Masyarakat Indonesia, lanjutnya, juga mulai menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasarnya.

Hanya saja, Maryono menilai, pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut masih terhalang masalah tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2017 menunjukkan, hanya 8,15% dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi (PT).

"Melalui kredit pendidikan ini, kami ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kami akan menggandeng 101 universitas untuk mempermudah masyarakat mengakses kredit pendidikan BTN dan hari ini ada 23 perguruan tinggi yang telah siap untuk menandatangani kerja sama. Ke depannya, kami juga akan terus bermitra dengan perguruan tinggi lainnya," jelas Maryono dalam siaran pers, Rabu (11/4/2018).

Adapun kredit pendidikan racikan Bank BTN tersebut, kata dia, dapat dinikmati debitor existing Bank BTN. Debitor yang dimaksud adalah nasabah kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA) baik subsidi maupun non-subsidi hingga kredit agunan rumah (KAR).

Debitor existing dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap dapat mengakses pinjaman tersebut. Melalui kredit pendidikan dengan fasilitas KAR BTN Top Up, debitor existing bisa menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di antaranya biaya masuk sekolah atau kuliah, biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), daftar ulang, dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.