UMKM Go Public Harus Didukung Semua Lini

JAKARTA - Pakar ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Bambang Budiarto menilai tumbuh kembang UMKM butuh dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan kepada UMKM di antaranya dengan membuka jalan untuk pemasaran online, kemudahan perizinan, dan kesempatan untuk go public. "UMKM harus mendapat support dari semua lini," ungkapnya, Kamis (3/5/2018).

Sejauh ini, menurut Bambang, belum banyak UMKM yang bisa go public. Rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi menyebabkan UMKM belum mampu masuk ke bursa saham. "Tidak banyak UMKM yang go public karena persyaratan yang diterapkan atas aset yang dimiliki UMKM," tutur Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surabaya itu.

Saat ini perusahaan kecil yang akan melakukan initial public offering (IPO) harus memiliki aset minimal Rp5 miliar dan sudah beroperasi minimal 12 bulan. Meski begitu, lanjut Bambang, yang terpenting adalah kesiapan para UMKM itu sendiri. Menurutnya, UMKM harus memiliki kualitas baik dan mampu menjaga citra positif agar bisa naik kelas. "Kesempatan UMKM melantai di pasar bursa tentu berdasar pada kesehatan dan prospek serta dukungan yang berkelanjutan untuk UMKM," imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan gagasannya mengenai kesempatan UMKM masuk pasar modal melalui akun Twitter-nya @Hary_Tanoe. Dia berharap pasar modal memberikan ruang untuk UMKM go public agar cepat berkembang. Dengan begitu UMKM bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat ini saja UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta orang pada hampir 58 juta unit usaha. Dari tenaga kerja sekitar 117,68 juta orang, 96,87% bekerja di sektor UMKM dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 60,34%.

Selain itu HT mendorong perusahaan-perusahaan dari berbagai skala untuk menjual dan mencatatkan sahamnya di BEI. Tujuannya menciptakan investasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Indonesia. Apalagi penciptaan lapangan kerja sangat dibutuhkan di tengah laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat dan mayoritas berusia muda.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu memberi jalan bagi UMKM untuk go public. "Kalau misalnya ada pengecualian, maka akan mudah UMKM masuk bursa untuk menjalankan IPO," papar Direktur Program Magister Sains Manajemen Unair, Rahmat Setiawan, Kamis (3/5/2018).

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi gagasan HT yang mendorong UMKM bisa go public. Dia mengatakan apa yang diusulkan HT benar sehingga OJK sebagai otoritas pasar modal memberikan pengecualian persyaratan bagi UMKM yang ingin masuk bursa. Jika tidak ada pengecualian itu, wacana UMKM masuk pasar modal akan sulit terjadi.

Di sisi lain harus ada penjamin yang bisa membantu untuk menjaga harga saham tetap likuid agar investor tertarik untuk melakukan transaksi saham berbasis UMKM. Dia juga menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak pandangan skeptis dan adanya kekhawatiran sepi transaksi bila UMKM go public.

Menepis kekhawatiran tersebut, Rahmat berharap segala lini dapat mengubah mindset tersebut agar UMKM dapat diberi kesempatan untuk melantai di pasar modal sehingga UMKM dapat tumbuh lebih cepat. Dia mengatakan agar cara pandangnya harus diubah. "Jangan menjadi besar dan menghasilkan keuntungan dulu, baru masuk pasar modal. Namun harus masuk pasar modal dulu agar tumbuh menjadi besar dan menguntungkan," ujarnya.

Hal tersebut pun sudah dipraktikkan di negara lain yang sudah maju seperti di Amerika Serikat dan China.