Jual BBM di Jamali, Pertamina Akan Pasok Premium ke 1900 SPBU
Rabu, 16 Mei 2018 - 15:59 WIB
Jual BBM di Jamali, Pertamina Akan Pasok Premium ke 1900 SPBU
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berjanji akan melaksanakan tugas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali). Saat ini, setidaknya ada 1900 SPBU di wilayah Jamali yang tidak menjual BBM berkadar research octane number (RON) 88 tersebut.
Menurut data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), jumlah SPBU yang ada di wilayah Jamali mencapai 3.900 SPBU. Dari jumlah tersebut, 1900 SPBU di antaranya sudah tidak lagi menjual premium, padahal di tahun lalu baru sekitar 800 SPBU yang tidak menjual premium. Pemerintah pun akhirnya meminta perseroan untuk mengganti nozzle pertalite yang ada di SPBU tersebut dengan nozzle premium.
Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan, pihaknya tidak akan mengganti nozzle pertalite dengan premium. Namun, perseroan akan menyiapkan nozzle premium disamping nozzle pertalite yang telah lebih dahulu tersedia sebelumnya.
"Jadi SPBU yang selama ini sudah terpasang pertalite, pemerintah kan minta Pertamina untuk sediakan premium. Nantu akan kita atur di SPBU tersebut disamping nozzlenya kami sediakan (nozle premium)," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Menurutnya, nozzle pertalite tetap harus disediakan. Sebab, jumlah konsumen pertalite saat ini juga sudah semakin besar. Dia mengklaim, SPBU yang tidak menyediakan premium selama ini disebabkan karena memang sudah tidak ada konsumen yang menggunakan premium.
"Selama ini kalau ada SPBU yang tidak jual premium, karena memang enggak ada konsumennya. Yang penting kita sediakan kuota yang sudah disiapkan pemerintah," imbuh dia.
Sementara terkait permintaan BPH Migas agar kuota premium di Jamali ditambah sekitar 5 juta kiloliter (KL), Gandhi mengaku belum memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Saat ini, kuota premium yang disediakan perseroan sebanyak 7,5 juta KL.
"Sebenarnya kita belum ada info penambahan kuota itu ya yang akan diberikan dari pemerintah ke Pertamina belum ada sampai sekarang. Yang jelas kuota yang lama itu 7,5 juta KL itu (Kita penuhi). Nanti kalau misalnya Jawa (jamali) tetap disediakan premium ya kita akan tunggu pemerintah," tandasnya.
Menurut data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), jumlah SPBU yang ada di wilayah Jamali mencapai 3.900 SPBU. Dari jumlah tersebut, 1900 SPBU di antaranya sudah tidak lagi menjual premium, padahal di tahun lalu baru sekitar 800 SPBU yang tidak menjual premium. Pemerintah pun akhirnya meminta perseroan untuk mengganti nozzle pertalite yang ada di SPBU tersebut dengan nozzle premium.
Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan, pihaknya tidak akan mengganti nozzle pertalite dengan premium. Namun, perseroan akan menyiapkan nozzle premium disamping nozzle pertalite yang telah lebih dahulu tersedia sebelumnya.
"Jadi SPBU yang selama ini sudah terpasang pertalite, pemerintah kan minta Pertamina untuk sediakan premium. Nantu akan kita atur di SPBU tersebut disamping nozzlenya kami sediakan (nozle premium)," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Menurutnya, nozzle pertalite tetap harus disediakan. Sebab, jumlah konsumen pertalite saat ini juga sudah semakin besar. Dia mengklaim, SPBU yang tidak menyediakan premium selama ini disebabkan karena memang sudah tidak ada konsumen yang menggunakan premium.
"Selama ini kalau ada SPBU yang tidak jual premium, karena memang enggak ada konsumennya. Yang penting kita sediakan kuota yang sudah disiapkan pemerintah," imbuh dia.
Sementara terkait permintaan BPH Migas agar kuota premium di Jamali ditambah sekitar 5 juta kiloliter (KL), Gandhi mengaku belum memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Saat ini, kuota premium yang disediakan perseroan sebanyak 7,5 juta KL.
"Sebenarnya kita belum ada info penambahan kuota itu ya yang akan diberikan dari pemerintah ke Pertamina belum ada sampai sekarang. Yang jelas kuota yang lama itu 7,5 juta KL itu (Kita penuhi). Nanti kalau misalnya Jawa (jamali) tetap disediakan premium ya kita akan tunggu pemerintah," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
