Ini Harapan Bos BEI Terhadap Gubernur BI Perry Warjiyo
A
A
A
JAKARTA - Perry Warjiyo telah resmi disumpah menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Agus Martowardojo. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio memiliki harapan tersendiri kepada Perry.
Tito mengatakan, terkait kebijakan BI dengan pasar modal, ada dua hal yang diharapkan. Pertama, mengenai pernyataan para pejabat negara bahwa ekonomi Indonesia relatif stabil dan tidak ada masalah. Hal ini harus terus dikonfirmasi ke publik dan dibuktikan secara nyata.Nilai tukar rupiah, kata para pejabat negara, sejatinya secara fundamental tidak selemah seperti sekarang. "Untuk itu, kami berharap otoritas moneter sekarang untuk menunjukan wibawanya. Berbicara ke publik dan membuktikannya bahwa itu sebenarnya tidak lemah," ujarnya di Pacific Place, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Kedua, Tito menyampaikan, otoritas fiskal juga sebaiknya berbicara kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia cukup kuat ke depannya untuk membayar kewajiban utang.
"Jika otoritas moneter bisa mengkonfirmasi seperti apa yang dilakukan saat ini. Tidak hanya selintas saja, mungkin moneter fiskal juga mengkonfirmasi bahwa APBN kita kuat," katanya.
Dengan itu, menurut Tito, semustinya persepsi jelek mengenai pelemahan rupiah dan tidak kuatnya APBN akan hilang. Terlebih juga soal kebijakan ekspor.
"Di luar negeri misalnya, sisa ekspor diatur harus ada di dalam negeri," pungkasnya.
Tito mengatakan, terkait kebijakan BI dengan pasar modal, ada dua hal yang diharapkan. Pertama, mengenai pernyataan para pejabat negara bahwa ekonomi Indonesia relatif stabil dan tidak ada masalah. Hal ini harus terus dikonfirmasi ke publik dan dibuktikan secara nyata.Nilai tukar rupiah, kata para pejabat negara, sejatinya secara fundamental tidak selemah seperti sekarang. "Untuk itu, kami berharap otoritas moneter sekarang untuk menunjukan wibawanya. Berbicara ke publik dan membuktikannya bahwa itu sebenarnya tidak lemah," ujarnya di Pacific Place, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Kedua, Tito menyampaikan, otoritas fiskal juga sebaiknya berbicara kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia cukup kuat ke depannya untuk membayar kewajiban utang.
"Jika otoritas moneter bisa mengkonfirmasi seperti apa yang dilakukan saat ini. Tidak hanya selintas saja, mungkin moneter fiskal juga mengkonfirmasi bahwa APBN kita kuat," katanya.
Dengan itu, menurut Tito, semustinya persepsi jelek mengenai pelemahan rupiah dan tidak kuatnya APBN akan hilang. Terlebih juga soal kebijakan ekspor.
"Di luar negeri misalnya, sisa ekspor diatur harus ada di dalam negeri," pungkasnya.
(ven)