Kemendes PDTT Terus Dorong Penguatan BUMDes

GUNUNGKIDUL - Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendorong desa-desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya penguatan dengan pendampingan akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk perbankan.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, ke depan dana desa akan menjadi stimulan bagi desa. Selanjutnya desa memiliki kewenangan untuk memaksimalkan pendapatan asli desa melalui BUMDes.

"Jadi PAD desa bisa lebih besar dari dana desa, seperti di Desa Bejiharjo di Gunungkidul ini, dengan BUMDesnya," terangnya kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Jumat (25/5/2018).

Dijelaskannya, setiap desa memang memiliki perbedaan perkembangan BUMDes. Seperti di Desa Bejiharjo yang sudah berani memasang target pendapatan tahun ini sebesar Rp5 miliar. "Ini bagus sekali," ulasnya.

Untuk penguatan BUMDes ini, pihaknya juga menggandeng dunia usaha seperti perbankan dan dunia usaha lainnya. Seperti BRI, Coorporate Social Responsibility (CSR) serta Lion Air dengan Lion Parcel yang bisa untuk tambahan unit usaha.

"Dengan objek wisata yang dimiliki desa memang harus melakukan inovasi. Dana desa bisa digunakan untuk membangun home stay sehingga wisatawan bisa menginap. Sekarang wisatawan kan pagi datang dan siang pulang. Jadi perlu dibangun home stay, menggunakan dana desa," tandas Eko.

Eko juga memberikan apresiasi terhadap Pemkab Gunungkidul yang mulai membidik pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul dari 23% menjadi 17 %.

"Ini sangat signifikan sekali meskipun masih di atas nasional. Kalau program afirmatif terus dilakukan, saya yakin lima tahun lagi tidak ada masyarakat miskin di Gunungkidul ini," pujinya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDTT juga menyatakan, pemerintah pusat akan menaikkan dana desa. Tahun depan, kata dia, Presiden Jokowi akan menaikkan dana desa pada kisaran Rp73 triliun sampai Rp80 triliun sesuai kemampuan keuangan negara. "Aturan penggunaan juga akan dipermudah dengan banyaknya aturan yang dihapus dengan aturan baru yang memudahkan desa," katanya.

Untuk itu, desa tidak perlu takut lagi dalam menggunakan dana desa. Yang terpenting, lanjutnya, dana desa tidak dikorupsi. "Kalau dikorupsi langsung kami tangkap. Namun kalau dikriminalisasi akan kita advokasi. Silakan lapor ke satgas dana desa apabila ada upaya kriminalisasi pemerintah desa, akan kami bela," beber Eko.

Kesalahan administratif, menurutnya, tidak bisa dikriminalkan sehingga akan ada pembelaan hukum. Selain itu, saat ini sudah ada sistem keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian dalam Negeri melalui sistem keuangan desa.

"Desa tinggal memasukkan entri data, nanti sudah ada format laporan otomatis. Jadi sangat mudah," paparnya.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, upaya untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan. Diakuinya, saat ini upaya untuk mendorong desa mendirikan BUMDes juga digencarkan sehingga satu desa satu BUMDes bisa diwujudkan.

"Jadi kita akui, BUMDes bisa mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendongkrak pendapatan asli desa," ucapnya.