Topang Lumbung Ketahanan Pangan, BLT Dana Desa Target Terserap 88% Oleh Petani
loading...
Kebijakan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mendapat proteksi langsung dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mendapat proteksi langsung dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Ia telah menetapkan skema prioritas calon penerima bantuan untuk selanjutnya dijadikan pedoman ketentuan bagi seluruh pelaksana dalam menyalurkan BLT.
Dari skema yang telah ditetapkan tersebut, Abdul Halim memastikan penerima BLT Dana Desa terbanyak meliputi para petani dan buruh tani. Ia pun menargetkan, setidaknya 88% anggaran BLT terserap guna membantu petani dan buruh tani.
"Selebihnya, empat persen untuk nelayan dan buruh nelayan. Lalu, buruh pabrik dua persen, guru satu persen dan pedagang atau UMKM lima persen," ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar di Jakarta.
(Baca Juga: Kemendes Klaim BLT Dana Desa Tahap Pertama Sudah Cair Rp4,3 T )
Dikatakannya, kebijakan BLT pemerintah merupakan respons membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19. Namun, pria yang biasa dipanggil Gus Menteri tersebut seperti ingin mempertajam daya guna agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, berimplikasi strategis dan bernilai jangka panjang. Utamanya, terhadap pembangunan ekonomi yang diidentifikasi sebagai aspek paling terdampak Corona.
Sebagai representasi otoritas penentu kebijakan, Gus Menteri mengaku coba memahami peta pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Dimana, basis ekonomi nasional memiliki determinasi pada bidang pertanian yang secara empirik, aktifitasnya lebih terkonsentrasi di kawasan pedesaaan.
"Sebagaimana keterangan Sosiolog Rahardjo yang mengutip Pakar Pedesaan Amerika Serikat, Paul H Landis, bahwa desa dapat didefiniskan sebagai suatu lingkungan (ekonomi) yang penduduknya tergantung pada pertanian.Dan kebetulan, pedesaan itu sendiri merupakan lokus utama dari tujuan kebijakan yang dibidani Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini," paparnya.
(Baca Juga: Kalangan Petani 'Kuasai' Penerimaan BLT Dana Desa )
Hal inilah yang akhirnya jadi inisiatif pihaknya menjadikan petani dan buruh tani sebagai prioritas penerima bantuan BLT. "Apalagi ketahanan pangan sangat bergantung pada bagaimana produktifitas pertanian desa. Dan desa adalah lumbung ketahanan pangan yang sesungguhnya yang bisa menopang ketahanan pangan nasional," pungkas Abdul Halim.
Seperti diketahui, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) telah merilis data sebanyak 6. 862.968 perani dan buruh tani serta 315.028 nelayan dan buruh nelayan telah menerima BLT terhitung sejak 14 Juli 2020. Selebihnya, 156.954 buruh pabrik, 69.532 guru dan 394.345 pedagang atau pelaku UMKM.
Dari skema yang telah ditetapkan tersebut, Abdul Halim memastikan penerima BLT Dana Desa terbanyak meliputi para petani dan buruh tani. Ia pun menargetkan, setidaknya 88% anggaran BLT terserap guna membantu petani dan buruh tani.
"Selebihnya, empat persen untuk nelayan dan buruh nelayan. Lalu, buruh pabrik dua persen, guru satu persen dan pedagang atau UMKM lima persen," ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar di Jakarta.
(Baca Juga: Kemendes Klaim BLT Dana Desa Tahap Pertama Sudah Cair Rp4,3 T )
Dikatakannya, kebijakan BLT pemerintah merupakan respons membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19. Namun, pria yang biasa dipanggil Gus Menteri tersebut seperti ingin mempertajam daya guna agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, berimplikasi strategis dan bernilai jangka panjang. Utamanya, terhadap pembangunan ekonomi yang diidentifikasi sebagai aspek paling terdampak Corona.
Sebagai representasi otoritas penentu kebijakan, Gus Menteri mengaku coba memahami peta pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Dimana, basis ekonomi nasional memiliki determinasi pada bidang pertanian yang secara empirik, aktifitasnya lebih terkonsentrasi di kawasan pedesaaan.
"Sebagaimana keterangan Sosiolog Rahardjo yang mengutip Pakar Pedesaan Amerika Serikat, Paul H Landis, bahwa desa dapat didefiniskan sebagai suatu lingkungan (ekonomi) yang penduduknya tergantung pada pertanian.Dan kebetulan, pedesaan itu sendiri merupakan lokus utama dari tujuan kebijakan yang dibidani Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini," paparnya.
(Baca Juga: Kalangan Petani 'Kuasai' Penerimaan BLT Dana Desa )
Hal inilah yang akhirnya jadi inisiatif pihaknya menjadikan petani dan buruh tani sebagai prioritas penerima bantuan BLT. "Apalagi ketahanan pangan sangat bergantung pada bagaimana produktifitas pertanian desa. Dan desa adalah lumbung ketahanan pangan yang sesungguhnya yang bisa menopang ketahanan pangan nasional," pungkas Abdul Halim.
Seperti diketahui, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) telah merilis data sebanyak 6. 862.968 perani dan buruh tani serta 315.028 nelayan dan buruh nelayan telah menerima BLT terhitung sejak 14 Juli 2020. Selebihnya, 156.954 buruh pabrik, 69.532 guru dan 394.345 pedagang atau pelaku UMKM.
(akr)
Explore More