Pembangunan Kembali Korea Utara Menelan Biaya Rp897 Triliun

NEW YORK - Dalam pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, beberapa kalangan mengatakan hal ini terkait soal pembangunan kembali ekonomi Korea Utara yang selama ini terasing.

Mengutip dari CNBC, Rabu (27/6/2018), analis dan ekonom di Citi Group mengatakan selama ini Korea Utara terkena sanksi dari Barat, sehingga sangat bergantung kepada Republik Rakyat China. Dan ketergantungan tersebut tidak cukup. Maka itu diperlukan rekonstruksi alias pembangunan kembali ekonomi mereka.

Citi memperkirakan bahwa biaya pembangunan kembali infrastruktur, transportasi, dan energi di Korea Utara bisa mencapai USD63,1 miliar atau setara dengan Rp897 triliun (kurs Rp14.222 per USD).

"Jika pertemuan bersejarah itu mengarah pada pembukaan ekonomi Korea Utara, kami memperkirakan bahwa itu akan membutuhkan dana USD63,1 miliar dalam jangka panjang. Biaya itu untuk membangun kembali sektor transportasi dan infrastrukturnya, seperti jalur kereta api, jalan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, tambang, kilang minyak, dan pipa gas," ujar analis Citi Group Jin Wook Kim.

Biaya investasi infrastruktur di Korea Utara akan bervariasi, dengan perkiraan USD24,1 miliar untuk 28 proyek kereta api, sebesar USD22,8 miliar untuk 33 proyek jalan dan 16 proyek pembangkit listrik yang dapat menelan biaya sekitar USD10 miliar. Sementara itu, biaya langsung untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan semacam itu ditaksir mencapai USD11,6 miliar.

Pembangunan kembali Korea Utara kemungkinan besar akan melibatkan negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan. Citi mengatakan hal ini juga akan mendorong perusahaan Korea Selatan terlibat dalam sektor konstruksi dan bahan bangunan. Dan dalam jangka menengah, ini juga berdampak pada perekonomian Korea Selatan karena bisa tersambungnya infrastruktur dan menguntungkan perusahaan mereka dalam ekspansi.

Analis menambahkan Korea Selatan kemungkinan akan membantu membiayai pembangunan kembali dengan memanfaatkan sumber daya publik, termasuk perusahaan milik negara dan dana multilateral.

Menurut analis Korea Utara akan sangat membutuhkan belanja infrastruktur, karena selama ini anggaran mereka lebih banyak dihabiskan ke dalam belanja militer. Rasio belanja militer Korea Utara terhadap PDB mereka mencapai 23% pada 2015, merupakan yang tertinggi di dunia.

Sementara itu, pembangunan kembali Korea Utara akan berdampak terhadap Korea Selatan. Meski dampaknya "mungkin kecil”, analisa Citi, namun nilai lain yang lebih penting adalah kestabilan geopolitik yang diperoleh.

"Jika proyek langsung (USD11,6 miliar) diimplementasikan dalam satu tahun dan perusahaan Korea Selatan mengambil pangsa 60%, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan akan meningkat 0,07%. Namun, hasil yang lebih signifikan adalah menurunnya risiko geopolitik daripada nilai uang itu sendiri," kata Jin Wook Kim.

Selain menurunnya risiko geopolitik, juga peluang bisnis yang didapat. Saat ini produk domestik bruto (PDB) per kapita Korea Utara hanya 66% dibanding PDB Korea Selatan saat ini. Ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan Korea Selatan untuk berekspansi dan mendapat bagian dari pembangunan negara saudaranya.